Bisnis.com, JAKARTA -- Hingga semester I/2018, realisasi dana desa hingga semester I/2018 mencapai Rp35,9 triliun atau 50,3% dari pagu APBN 2018 yang dipatok sebesar Rp60 triliun.
Pemerintah mengklaim sebagian dana tersebut sudah berhasil ditransfer ke daerah meskipun penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa mengalami sedikit kendala.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa kendala pencairan dana desa dari RKUD ke RKUDes lebih disebabkan adanya perubahan mekanisme dalam penyaluran dana desa yang untuk tahun ini difokuskan untuk program padat karya. Meski demikian, dia menolak jika kendala ini disebut sebagai pelambatan.
“Yang terjadi kemarin kan karena ada cash for work, jadi daerah-daerah perlu menyesuaikan peraturan daerahnya, begitu aturan selesai ya sudah, jadi sebenarnya tinggal masalah teknis saja,” kata Astera, Rabu (4/7/2018).
Astera juga menjelaskan bahwa untuk tahun depan, kebijakan mengenai dana desa akan terus disempurnakan. Beberapa kebijakan yang akan diambil misalnya meningkatkan pagu anggaran dana desa dan menyempurnakan formulasi pengalokasian dana desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan. Namun, mantan Kepala LPDP itu enggan mengomentari besaran kenaikan pagu anggaran dana desa.
Dia juga tak terlalu mempermasalahkan rencana BPK yang mulai mengaudit kinerja dana desa. Menurutnya, audit dana desa merupakan hal yang biasa terutama dalam mengukur efektivitas pengelolaan anggaran.
“Jadi menurut kami itu adalah hal yang biasa, sebagai penugasan yang ditujukan kepada BPK itu aja, kami akan menerima apapun hasilnya,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
