Bisnis.com, JAKARTA – Usulan pemerintah untuk memungut dana dari pelaku usaha kakao seperti berlaku pada komoditas kelapa sawit mendapat tanggapan dingin dari kalangan akademisi.
Pengamat Pertanian IPB Purwono mengatakan perlu kajian yang mendasar sebelum memutuskan program pungutan tersebut, supaya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak seperti terjadi pada pengumpulan dana kelapa sawit.
Menurutnya, yang terjadi pada kelapa sawit adalah insentif lebih besar kepada perusahaan yang menangani biofuel dibandingkan bagi petani rakyat yang memerlukan peremajaan perkebunan.
“Yang penting itu dasarnya [pungutan] itu apa? Memang ada undang-undang yang mendasarinya, tapi kalau tidak jelas skemanya akan sulit direalisasikan karena tidak akan ada yang tertarik,” tegasnya, Rabu (6/6/2018).
Menurutnya, niat tersebut jangan dilandasi oleh kondisi kekurangan dana maka mencari ke sumber lain. Purwono memahami jika Ditjenbun kekurangan anggaran untuk memajukan komoditas unggulan. Belajar dari pengumpulan dana kelapa sawit yang berjalan alot, ia menyebutkan perlunya langkah yang hati-hati sebelum dilakukan pemungutan.
“Bukan sekedar pengumpulan dana tapi implementasinya akan seperti apa? Pemerintah juga perlu mempersiapkan data dengan baik untuk memberikan bantuan yang jelas,” katanya.
Baca Juga
Purwono mengatakan saat ini harga kakao juga sedang bagus. Jangan sampai dengan usulan ini, harga jatuh karena para pelaku usaha merasa terbebani.
