Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Catat, Ini Dua Keluhan Utama dari Pengusaha di Batam

Pengelola kawasan industri di Batam mengeluhkan reformasi perizinan yang dijalankan pemerintah justru mempersulit industri karena tidak diikuti dengan kesiapan petugas dan sarana pendukung.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 22 Mei 2018  |  19:28 WIB
Nelayan tradisional melintasi kawasan Jembatan Barelang di kelurahan Tembesi, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (28/4/2018). - ANTARA/Irwansyah Putra
Nelayan tradisional melintasi kawasan Jembatan Barelang di kelurahan Tembesi, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (28/4/2018). - ANTARA/Irwansyah Putra

Bisnis.com, JAKARTA—Pengelola kawasan industri di Batam mengeluhkan reformasi perizinan yang dijalankan pemerintah justru mempersulit industri karena tidak diikuti dengan kesiapan petugas dan sarana pendukung. 

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri Indonesia Kepulauan Riau (HKI Kepri) Tjaw Hioeng menuturkan regulasi penyederhanaan izin tenaga kerja asing diluncurkan tanpa dibarengi dengan kesiapan. 

"Ada dua isu krusial yang membuat investor mengeluh dan kesal karena tidak beres juga semenjak Januari 2018," kata Tjaw yang akrab disapa Ayung itu, Selasa (22/5/2018). 

Masalah tenaga kerja asing ini dikeluhkan terjadinya peralihan kewenangan. Sebelumnya izin ini dapat diperoleh dengan fasilitas dari Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini seiring beleid terbaru maka pengurusan harus dilakukan ke Jakarta di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). 

"Yang dikeluhkan oleh penanam modal asing [PMA] adalah prosesnya bisa sampai dengan 2 minggu baru rencana penggunaan tenaga kerja asing [RPTKA]  dapat keluar. Sementara itu, kalau di MPP ada perwakilan yang ditunjuk oleh Kemenaker. Prosesnya tidak lebih dari 1 minggu," katanya. 

Masalah kedua adalah aturan penerimaan negara bukan pajak untuk smart card keimigrasian dari Kementerian Keuangan yang tidak kunjung terbit.

"Sampai hari ini para CEO dan middle management tidak bisa membuat smart card, baik baru maupun perpanjangan karena tarif PNBP oleh Kemenkeu belum keluar," katanya.

Dua kondisi ini mengakibatkan para investor mulai gelisah karena tidak mendapatkan kepastian perizinan sumber daya manusia. "Kami harapkan hal tersebut segera dipercepat dan dipermudah," harapnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

batam
Editor : Ratna Ariyanti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top