Bisnis.com, JAKARTA — Meski pemerintah baru saja menghapuskan 14 program strategis nasional atau PSN dalam RPJMN 2015 - 2019, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tak menampik kemungkin jika pemerintah ingin menambahnyai.
Direktur Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto mengatakan sistem berjalannya PSN ada di tangan Presiden Joko Widodo. Sehingga, jika setelah Presiden mengeluarkan sejumlah bukan berarti tidak dapat menambahnya kembali.
Namun, dirinya memastikan hingga saat ini belum ada berkas baru yang diajukan untuk menjadi PSN baru dalam RPJMN 2015-2019.
"Intinya memenuhi 4 syarat yang sudah ditentukan KPPIP seperti studi kelayakan, lalu Presiden setujui bisa saja PSN yang sekarang ditambah lagi," katanya, Jumat (4/5/2018).
Adapun PSN baru yang akan dimasukkan belum lama ini dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut akan memasukkan proyek pembangunan Bandara Kediri ke dalam PSN. Hal tersebut guna mempermudah prosres perizinan penetapan lokasi (Penlok).
Rainer mengemukakan sebenarnya Bandara Kediri dulu pernah diusulkan dalam PSN, tetapi secara dokumentasi memang belum lengkap.
"Jadi mau diusulkan silahkan saja yang penting dokumentasi harus lengkap. Selama dokumentasi belum lengkap kita tidak bisa mengevaluasi kan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
izin usaha
