Bisnis.com, PALEMBANG — Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dalam percepatan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno di area proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta, Rabu (2/5/2018) sore.
“Kami ingin melihat perkembangan sudah seperti apa dan bagaimana perencanaan yang ada terkait pembangunan bandara di Kulonprogo ini. Kami patut mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Angkasa Pura I. Semua tahapan-tahapan yang ada masih dalam progres,” kata Teguh yang datang bersama 22 anggota Komisi VI DPR RI lainnya.
Terkait dengan masih adanya beberapa warga yang menolak bandara dan bertahan di lokasi pembangunan, menurut Teguh perlu diberikan pemahaman yang benar dan pendekatan bahwa bandara ini merupakan fasilitas umum yang sangat bermanfaat.
“Secara hukum sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi dalam pengadaan lahan. Sebab dengan aturan perundangan yang ada, warga yang menolak dan keberatan uang kompensasinya dititipkan di pengadilan melalui konsinyasi. Apalagi dalam pemberian kompensasi itu menurut saya juga sudah sangat wajar, bahkan warga diberikan kompensasi ganti-untung,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Teguh mengatakan, pihak Angkasa Pura I sudah melakukan upaya yang baik dengan menyiapkan konsep hunian dan rumah kontrakan bagi warga penolak bandara. “Pendekatan seperti itu harus dilakukan untuk meyakinkan mereka. Kami meminta teman-teman di Angkasa Pura I untuk terus melakukan pendekatan ke warga dengan menyentuh sisi kemanusiaannya. Saya percaya teman-teman di sini bisa melakukan itu. Ini soal kesabaran untuk mencari solusi yang terbaik. Insya Allah, ada jalan karena ini niatnya baik,” kata pria kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah, 1 November 1968 itu.
Komisi VI juga meminta agar warga juga diberikan pelatihan dan keterampilan untuk mengantisipasi alih pekerjaan. “Lalu nantinya ada prioritas bagi warga terdampak untuk bisa bekerja di lingkungan bandara, dan bandara baru dapat memfasilitasi ruang usaha bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).”
Lebih lanjut, Teguh meminta agar pembangunan bandara terus dilakukan. Sebab menurutnya dari sisi pendanaan tidak ada masalah, Angkasa Pura I sudah sangat siap dalam hal ini. “Dari biaya yang dikeluarkan per meter perseginya sudah bagus, hasilnya nanti mudah-mudahan juga bagus. Saya yakin bandara ini akan memberikan multiplier effect, mampu menyejahterakan masyarakat, dan membuka lapangan kerja.”
Menurutnya, masyarakat Kulonprogo dan Yogyakarta mendapatkan manfaat yang besar dari keberadaan bandara ini. Bandara Kulonprogo nantinya bisa didarati pesawat berbadan lebar, maka turis mancanegara bisa langsung ke sini. Tidak melalui Jakarta atau Bali, tapi direct ke Yogyakarta.
Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI datang untuk melihat perkembangan dan proses yang telah, sedang, dan akan dilakukan Angkasa Pura I terkait pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo.
“Angkasa Pura I optimistis bisa menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal yang ditetapkan. Jika proses pemindahan warga berjalan lancar, pembangunan lancar, maka Insya Allah bisa terpenuhi. Soal pendanaan juga tidak ada masalah, kami telah siapkan dari sindikasi perbankan, obligasi, dan kas internal,” kata Faik.
Menurut Faik, bandara ini dibangun untuk kepentingan masyarakat Yogyakarta dan telah ditunggu-tunggu sekian lama. “Kami berupaya memenuhi ekspektasi warga Yogyakarta. Dengan kapasitas bandara baru yang dapat menampung 14 juta per tahun dan runway sepanjang 3.250 meter, maka diharapkan wisatawan akan bisa langsung masuk melalui pintu gerbang ini.”
Terkait masih adanya penolakan sebagian kecil warga, Faik akan mengedepankan pendekatan dialogis. “Selama ini kami sangat proaktif melakukan pendekatan dialogis. Prinsipnya bahwa proyek ini adalah hal yang baik buat masyarakat, maka kita lakukan dengan pendekatan yang baik juga. Secara aturan hukum kita ikuti, secara komunikasi kita juga telah mendirikan help desk sebagai upaya untuk memberikan solusi secara proaktif,” tegas Faik.
