Bisnis.com, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) tengah mengkalkulasikan antara beban yang harus dikeluarkan untuk 'nombokin' harga Premium dengan pendapatan yang diperoleh dari penugasan pemerintah lewat Blok Mahakam, Blok Offshore North West Java atau ONWJ, serta 8 blok terminasi pada 2018 yang masih belum diteken oleh perusahaan pelat merah tersebut.
Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan, perseroan saat ini masih mengkalkulasikan secara detail terkait pendapatan yang diperoleh dari ONWJ, Mahakam, dan 8 blok terminasi yang masih belum diteken tersebut.
"Kami sedang kalkulasikan, nanti setelah selesai, ada saatnya kami akan menginformasikannya," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (12/4).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, lewat revisi Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) penugasan atau Premium bakal diperluas ke seluruh Indonesia. Pada Perpres sebelumnya, Premium penugasan hanya dijajakan di kawasan luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Rencana revisi Perpres itu pun mengundang pertanyaan terkait beban Pertamina yang bakal dikeluarkan untuk mengakomodasi kebutuhan Premium dari Sabang sampai Merauke. Apalagi, pemerintah berencana tidak akan menaikkan harga Premium penugasan atau bakal tetap di level RP6.450 per liter sampai 2019.
Ditambah, harga BBM umum seperti Pertalite, Pertamax, maupun Pertadex bakal butuh persetujuan pemerintah juga. Hal itu membuat perkiraan rugi Pertamina bisa mencapai sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun dalam setahun.
Namun, Jonan menilai, beban Premium yang diberikan kepada Pertamina itu sudah sesuai karena pemerintah juga memberikan beberapa kompensasi kepada badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Beberapa kompensasi yang dimaksud antara lain, pemberian Blok Mahakam, ONWJ, dan 8 Blok Terminasi.
"Blok Mahakam itu penghasilan setelah pajak bisa mencapai US$600 juta per tahun, itu setara Rp7,5 triliun. Lalu, PHE [Pertamina Hulu Energi] juga dikasih ONWJ yang pendapatan bersihnya bisa US$100 juta sampai US$150 juta per tahun, dan 8 blok terminasi 2018 yang diberikan juga bisa menghasilkan total US$100 juta sehingga secara total pendapatan bersih Pertamina bisa US$850 juta atau setara Rp11 triliun," ujarnya.
Di luar ONWJ, Blok Mahakam baru resmi dikelola Pertamina seutuhnya pada 1 Januari 2018 setelah kontrak kontraktor sebelumnya yakni, Total E&P Indonesie habis. Selain itu, 8 blok terminasi yang bakal diberikan kepada Pertamina juga belum diteken sampai saat ini.
Jonan pun menilai perhitungan itu akan membuat Pertamina tidak akan dibebani oleh penugasan Premium tersebut.
"Secara korporasi, Pertamina tidak akan alami defisit signifikan," ujarnya.
Pada akhir bulan lalu, Pertamina memaparkan di Komisi VII DPR kalau harga keekonomian Premium bisa menyentuh Rp8.600 per liter sehingga dalam dua bulan pertama tahun ini, Pertamina harus 'nombok' sekitar Rp3,9 triliun.
