ESDM Evaluasi Usulan PLN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi penambahaan pengelolaan tiga wilayah kerja panas bumi (WKP) yang diajukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Denis Riantiza Meilanova | 20 Maret 2018 17:13 WIB
Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Ulubelu - esdm.go.id

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi penambahaan pengelolaan tiga wilayah kerja panas bumi (WKP) yang diajukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan bahwa PLN sudah menyampaikan rencana pengembangannya untuk tiga WKP yang diajukan.  Rencana pengembangan tersebut sedang dievaluasi oleh pihak kementerian.

"Mereka sudah presentasi program karena kan harus ada evaluasi rencana dia seperti apa," ujar Ida kepada Bisnis, pekan lalu.

Ida menjelaskan, dari rencana pengembangan yang disampaikan PLN tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan.  Pihaknya memberikan waktu perbaikan rencana sekitar satu bulan. "Setelah menyampaikan perbaikan ya mereka bisa langsung jalan," kata Ida.

Tambahan WKP yang tengah diajukan oleh PLN kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM, yakni WKP Gunung Sirung berkapasitas 5 megawatt (MW), Danau Ranau 55 MW, dan Oka Ile Ange 10 MW.

PLN saat ini telah mengantongi izin untuk mengelola delapan wilayah kerja panas bumi.  Pengembangan panas bumi menjadi fokus utama perseroan untuk mengembangkan pembangkit dari energi baru terbarukan.

Delapan WKP tersebut terdiri atas Mataloko berkapasitas 22,5 MW, Atedei 10 MW, dan Ulumbu 50 MW di Nusa Tenggara Timur.

Kemudian WKP Songa Wayaua di Maluku Utara berkapasitas 10 MW, Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat 60 MW, Tulehu di Ambon 2×10 MW, WKP Ungaran, Jawa Tengah 55 MW, dan Kepahiang di Bengkulu berkapasitas 110 MW.

Tag : panas bumi
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top