Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pelatihan bagi 415 orang untuk memperkuat kapasitas konsultan pendamping pada Pusat Layanan Usaha Terpadu koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).
Abdul Kadir Damanik, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan peningkatan kapasitas bagi konsultan pendamping koperasi dan UMKM ini penting untuk membantu usaha naik kelas. Namun, permasalahannya Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang ada belum berfungsi optimal.
“Kondisi pengelolaan PLUT-KUMKM pada 51 lokasi yang belum seluruhnya berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu diadakan peningkatan kapasitas bagi konsultan pendamping,” ujarnya, dalam pembukaan kegiatan Penguatan Kapasitas Konsultan Pendamping dan Temu Solusi Pengelolaan PLUT-KUMKM di Jakarta, Senin (19/3).
Adapun 415 orang yang mengikuti penguatan kapasitas ini terdiri dari 303 konsultan pendamping PLUT KUMKM, 51 orang pimpinan PLUT KUMKM, dan 51 orang kepala dinas koperasi UKM provinsi, kota, atau kabupaten.
Sementara itu, Agus Muharram, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan terdapat beberapa poin penting bagi konsultan pendamping KUMKM.
Pertama, pendamping harus memberikan advokasi, konsultasi dan sosialisasi kepada pelaku KUMKM. Kedua, Pendamping PLUT-KUMKM harus memiliki pengetahuan dan pendidikan, serta keahlian yang memadai.
“Pendamping harus memiliki basic knowledge,” katanya.
Ketiga, Pendamping PLUT-KUMKM harus pula memiliki network yang baik dengan pihak perbankan dan asosiasi KUMKM.
Keempat, Harus ada rasa memiliki (sense of belonging) dari pendamping PLUT-KUMKM. Kelima, Pendamping juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dan berintegritas.
“Bagaimana pun pandainya orang, tapi kalau attitude-nya gak baik, nanti tidak dipercaya orang,” kata Agus.
Terakhir, ke depannya para Pendamping PLUT harus bersertifikat dengan standar minimal. Untuk itu, pihaknya juga mendorong Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha segera mengembangkan sertifikasi bagi para pendamping melalui kerjasama dengan para pihak.
“Khususnya yang menangani standarisasi profesi,” katanya.
PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa non-finansial bagi KUMKM. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.
Selain itu, Agus menambahkan PLUT-KUMKM yang telah dibangun di berbagai daerah harus menyiapkan diri seiring dengan perubahan zaman yang terjadi.
Caranya dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi sebagai bagian dari upaya menuju persaingan global. Untuk hal ini, PLUT KUKM juga telah menggaet PT Telkom Indonesia Tbk dalam mengembangkan teknologi informasi bagi PLUT di daerah.
“Kerjasama PLUT-KUMKM dengan PT Telkom sudah menjawab tantangan era informasi tadi. Begitu juga dengan kerjasama dengan LPDB yang sudah mulai memanfaatkan fintech,” katanya.
