Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah fokus menjalankan program yang menitikberatkan kepada pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan 2014 – 2019.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa setidaknya ada lima prioritas nasina yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas.
Dalam Rapat Kabinet Paripurna, Senin (12/2/2018), dibahas rencana kerja pemerintah pada 2019, yang merupakan tahun terkahir dari pelaksanaan pembangunan 2014 – 2019.
Prioritas pertama, lanjut Bambang, akan mengarah pada fokus pembangunan manusia. Menurutnya, prioritas ini sesuai harapan Presiden untuk kemudian dapat menjadi diturunkan dalam program pengentasan kemiskinan.
“Tadi arahan Presiden untuk pengentasan gizi buruk,” tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/2/2018).
Prioritas kedua, terkait dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah, mendorong keberadaan infrastruktur antardaerah. Akhirnya, perbaikan konektivitas dapat terwujud. Bambang mengatakan, perbaikan konektivitas –lewat tol laut—akan mengurangi biaya logistik.
Prioritas ketiga, terkait pencipataan nilai tambah manufaktur, pertanian dan jasa. Bambang mengatakan menyinggung pencapaian pertumbuhan manufaktur di atas 5%, serta upaya mendorong sektor pariwisata sehingga memberikan devisa yang signifikan.
“Tidak hanya pendidikan vokasi, sekaligus juga [keberadaan] standar kerja,” tambahnya.
Prioritas keempat, terkait pangan, energi dan air. Menteri yang juga digadang menjadi salah satu calon Gubernur Bank Indonesia ini, menyebut menjaga ketahanan energi dengan mendorong energi terbarukan juga termasuk fokus pemerintah.
Prioritas kelima, stabilitas keamanan nasional dan pengamanan pemilu.
“Sesuai harapan Presiden, 2019 sebagai tahun terakhir, kita tetap berbasis investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga bisa terwujud,” ujarnya.
Nantinya lima prioritas tersebut akan dijabarkan oleh Menko Perekenomian, untuk selanjutnya dilaksanakan dalam berbagai program. Dia menambahkan eksekusi program prioritas menjadi kendala utama, bukan pada apa programnya.
“Programnya bisa dijalankan, tapi tidak 100%” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan banyak berkomentar mengenai rapat kerja pemerintah (RKP) 2019.
Darmin mengatakan terlalu banyak program prioritas yang ada, sehingga memerlukan penyusunan kriteria program mana saja yang sudah dan sulit terlaksana. “Kerjakan dulu, sekarang saya belum mau bilang” tambahnya.
