Bisnis.com, JAKARTA– Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) menyambut positif rencana pemerintah untuk mendorong produk UMKM terlibat dalam perdagangan secara online. Namun pihaknya mempertanyakan kesiapan pemerintah tentang rencana tersebut.
Ketua Akumindo M Ikhsan Ingratubun mengatakan saat ini sudah 15% dari 60 juta produk UMKM mulai berselancar melalui perdagangan daring. Namun masih banyak pula pelaku usaha kecil masih membutuhkan pembinaan secara menyeluruh.
“Persoalannya jika mereka sudah laksanakan perdagangan elektronik dan mendapatkan order, bagaimana melaksanakan sendiri? Mereka harus dibina dan dilatih,” kata Ikhsan kepada Bisnis.
Transaksi daring dinilai menjadi sebuah keniscayaan karena merupakan sesuatu yang tidak sulit. Apalagi dengan biaya minim dan efisien, membuat pengusaha berbondong mengganti atau menambah skema dagangnya ke virtual. Upaya ini juga sudah dilaksanakan sejumlah UMKM sebelum didorong pemerintah.
Namun kendalanya masih banyak pelaku usaha kecil masih membutuhkan upaya pendampingan pemerintah. Pendampingan yang dimaksud bukan langsung dari pemerintah, namun bisa melalui kumpulan asosiasi. Pasalnya diyakini asosiasi UMKM akan lebih mengerti pembinaan yang dapat dilakukan.
Pihaknya kesiapan pemerintah masih minim, setelah dilihat dari tidak fokusnya kementerian terkait menyelesaikan perkara meningkatkan UMKM semakin berkembang. Akuminta turut meminta pemerintah membentuk lembaga atau badan baru yang fokus pada penanganan usaha kecil tersebut.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelum menutup rapat kerja kementeriannya akhir pekan lalu menyebut akan merumuskan kebijakan dagang elektronik agar terciptanya persaingan usaha yang setara antara pemasaran daring dan luring.
Dia menyebut marketplace harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memasarkan produk dalam negeri terutama produk UKM. Pasalnya menurut Enggar pasar daring masih didominasi produk impor yang dijual di Tanah Air.
“Kemendag akan segera merumuskan langkah untuk membantu usaha kecil dan menengah yang sudah terseleksi menjual produknya di laman pemasaran virtual dan bersaing dengan produk impor lainnya,” kata Enggar.
Selain itu pasar di dalam negeri diminta untuk lebih diisi oleh produk domestik. Upaya ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.
