Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai pembatasan angkutan barang pada beberapa ruas jalan di Jabodetabek khususnya tol Cikampek akan sangat merugikan pelaku Industri logsitik dan pemilik barang
M. Nuh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jawa Barat mengharapkan kelancaran atau pemerataan distribusi barang tidak dilakukan dengan membatasi jumlah kendaraan angkutan barang, sehingga logistik semakin efisien dan efektif dalam mewujudkan daya saing produk akhir di pasar global maupun domestik.
Menurut Nuh, masih ada kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang belum dapat memberi solusi terbaik bagi pentingnya kelancaran arus barang.
"Mereka pun tak bisa melakukan penyederhanaan biaya logistik yang mampu memberi daya saing produk akhir dari dalam negeri untuk bersaing di tingkat global maupun domestik," ujar M. Nuh kepada Bisnis pada Selasa (23/8/2017).
Dia menyatakan permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu merupakan imbas dari kebijakan larangan ataupun pembatasan akses jalan bagi angkutan barang. Namun ada sejumlah solusi yang selama ini sudah dijalankan pemerintah.
Misalnya, pertama, pembatasan atau larangan operasional truk pada libur panjang menjelang Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru terjadi di beberapa ruas jalan tol Jabodetabek.
Kedua, pembatasan atau larangan kendaraan angkutan barang diatas dua sumbu roda untuk melalui akses jalan tol dalam kota (Jakarta inner ring road).
Ketiga, larangan kendaraan angkutan barang di atas dua sumbu roda untuk melintasi jalan jalan provinsi atau kabupaten di dalam kota pada jam-jam tertentu seperti yang berlaku di Jakarta, Bandung, dan kota lainnya.
Keempat, rencana pembatasan akses jalan nasional Bogor-Ciawi-Sukabumi yang berlokasi di Cisalopa, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dengan memberlakukan buka tutup arus lalu lintas pada satu lan. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pekerjaan penggantian jembatan Cisadane pada ruas jalan tersebut perlu waktu 5 bulan berlakunya pembatasan dimaksud.
Kelima, ALFI memperoleh informasi bahwa akan dilakukan pula pembatasan atau larangan operasional angkutan barang pada jam tertentu di ruas tol Jakarta-Cikampek sebagai antisipasi kemacetan yang terjadi pada ruas tol tersebut selama proyek pembangunan infrastruktur, setidaknya 2 tahun ke depan.
"Oleh karena itu, ALFI Jabar sangat berkepentingan mengingatkan pemerintah dan menyampaikan ketidak-sesuaian pandangan atas kebijakan penerapan pembatasan atau larangan angkutan barang ini jika dikaitkan dengan permasalahan kemacetan lalu lintas di ruas jalan jalan tersebut," tuturnya.
Kebijakan pembatasan atau larangan operasional truk dipandang akan sangat berdampak terhadap biaya logistik serta daya saing produk akhir dalam negeri di pasar global maupun domestik.
Beberapa contohnya kata Nuh adalah terganggunya kelancaran arus barang terutama bahan baku industri manufaktur yang menerapkan konsep just in time.
Pembatasan operasional truk akan mengharuskan pelaku industri manufaktur menambahkan jumlah penyimpanan persediaan bahan bakunya termasuk penyediaan lahan penimbunan, jam kerja operasional, tambahan tenaga kerja, serta penambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku dimaksud.
Menurut Nuh, mau tak mau pengusaha angkutan barang harus menyediakan jumlah truk lebih banyak sementara jumlah perjalanan (ritase) yang lebih sedikit. Hal ini mengakibatkan utilisasi truk tidak bisa maksimal dengan jam operasional yang terbatas. Sementara pihak pemilik barang memerlukan tambahan angkutan barang karena harus menambah persediaan barang.
Selanjutnya adalah terhambatnya atau berkurangnya pasokan bahan konsumsi primer termasuk bahan pendukunganya seperti halnya sayur, buah buahan, elpiji, dan air minum kemasan galon kepada masyarakat.
Selain itu, juga terganggunya pasokan barang bahan baku industri maupun pasokan bahan konsumsi pokok masyarakat akan menjadi pemicu terjadinya lonjakan harga barang yang tidak semestinya di pasaran.
"Terganggunya kelancaran arus barang ekspor yang menuju pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Hal ini juga menyebabkan naiknya angka inflasi di daerah serta mengurangi daya saing produk lokal terhadap barang impor di pasar domestik," ungkap Nuh.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sistem ganjil-genap diterapkan di tol Jakarta-Cikampek hanya ditujukan bagi kendaraan pribadi.
Menhub menegaskan bahwa wacana penerapan sistem ganjil-genap di tol Jakarta-Cikampek bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia meyakini kendaraan logistik terbebas atau tidak akan dikenakan peraturan yang sama.
"Kami juga ingin mengatur kendaraan logistik, tapi kami tidak ingin begitu saja pemberlakuannya," ungkapnya.
Saat ini Kementerian Perhubungan masih mematangkan rencana penerapan sistem ganjil-genap pada kendaraan yang melintas tol Jakarta-Cikampek. Menhub Budi akan mengumpulkan para ahli untuk dimintai pendapat atas rencana tersebut. \
"Lusa kami akan diskusikan ide di Jakarta-Cikampek. Kami ingin ajak masyarakat diskusi terutama para ahli," tutur Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
