Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kepemilikan Bandara Kertajati, Jabar Bertahan Mayoritas

Pemprov Jabar memutuskan tetap mempertahankan porsi saham mayoritas dalam perubahan skema kepemilikan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 04 Agustus 2017  |  02:00 WIB
Kepemilikan Bandara Kertajati, Jabar Bertahan Mayoritas
Suasana proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Majalengka Jawa Barat, Minggu (21/5). - Antara/Novrian Arbi

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan tetap mempertahankan porsi saham mayoritas dalam perubahan skema kepemilikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan rencana tersebut terkait dengan permintaan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan agar pengelolaan BIJB Kertajati dilakukan dengan skema joint venture antara Pemprov Jabar dan PT Angkasa Pura II.

“Sedang kami hitung sesuai dengan target kerja sama dengan AP II seperti apa skemanya, supaya semua feasible dan menguntungkan,” katanya selepas rapat BIJB Kertajati di Bandung, Jabar, pada Kamis (3/8/2017).

Menurutnya, Menko memutuskan rencana kerja sama operasi (KSO) antara AP II dengan BUMD PT BIJB diubah menjadi pembentukan badan usaha baru. Konsekuensinya, kepemilikan BIJB Kertajati berubah, karena AP II didorong untuk ikut menanamkan modal. “Jadi menjadi pemegang saham semua, nggak ada lagi kerja sama operator.”

Pihaknya menilai keputusan menggandeng AP II ke dalam pemilikan bandara yang ditargetkan beroperasi kuartal I 2018 itu sudah tepat.

Dengan masuknya AP II, rencana PT BIJB menggaet pendanaan lewat reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) untuk membiayai pembangunan sisi darat bisa terealisasi. “RPDT masuk kalau jelas ada jaminan. Karena itu, daripada KSO lebih baik joint venture.”

Pemprov Jabar tengah merancang besaran persentase para pihak dalam kepemilikan bandara. Awalnya Pemprov berketetapan 51% saham tetap dipegang oleh PT BIJB sementara 49% sisanya dibagi kepada AP II. “Nanti diatur, jangan-jangan [AP II] nggak 49% tapi yang penting dia masuk di dalam. Nggak harus [51%;49%] demikian. [Jabar] yang penting bukan 51% tapi mayoritas,” tegasnya.

Dengan posisi sebagai pemegang saham, AP II juga menurutnya berpeluang turut menggarap bisnis lain dengan PT BIJB khususnya pembangunan kawasan aetropolis. Namun, dia menilai untuk saat ini pemerintah lebih memfokuskan pada pengoperasian. “Kan sudah satu atap jadi partner, kalau nggak jadi partner malah repot,” paparnya.

Dia memastikan pembagian saham tergantung pada penyertaan modal yang diberikan AP II juga partner yang masuk lewat RDPT. Pemprov Jabar sendiri akan mencantumkan tanah yang telah dibebaskan untuk BIJB sebagai penyertaan modal dan menjadikannya tetap pemegang mayoritas.“Nanti tergantung AP II ada dananya berapa,” ujar Deddy.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan meski belum ada kepastian terkait besaran kepemilikan saham para pihak, saat ini pihaknya bersama PT BIJB tengah fokus agar bandara ini bisa beroperasi di kuartal I/2018.

“Ini sudah dibahas Pak Presiden, jadi jangan terlalu lama karena bandara ini sudah dari 2009, bahkan studinya sudah sejak 2002, jadi perlu percepatan,” paparnya.

Menurutnya, dari rapat dengan Kemenko Maritim, ditargetkan pada 2018 awal panjang landasan pacu bisa kembali diperpanjang dari 2500 meter menjadi 3.000 meter. Kepastian ini datang karena Kementerian Perhubungan sudah mengalokasikan dana pembangunan pada APBN 2018. “Sekarang untuk sisi udara pusat sudah mengucurkan Rp800 miliar lebih.”

Pemprov Jabar sendiri di APBD Perubahan 2017 sudah mengajukan anggaran sekitar Rp140 miliar untuk membebaskan sisa lahan yang akan digunakan untuk landasan pacu.

Dedi menghitung kebutuhan lahan mencapai 70 hektare lebih di Desa Sukamulya, Majalengka. “Soal [saham] nanti akan ada hasilnya, yang penting target operasional terkejar,” cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan optimis Pemprov Jabar dan AP II bisa menguasai saham mayoritas di BIJB.

Dia mengatakan tim teknis akan bekerja cepat untuk menentukan struktur pendanaan pastinya.“Biar itu (BIJB) selesai kuartal pertama tahun depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua (Pemprov Jabar dan AP II) maka Bandar Udara Kertajati akan dapat liaison,” ungkap Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya menuturkan BIJB bisa menjadi percontohan kerja sama proyek bandara antara pemda dan pemerintah pusat. Dengan model ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih proaktif melakukan sharing equity dan kegiatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bandara kertajati
Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top