Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta membuat terobosan dan kebijakan agar daya beli masyarakat pulih kembali, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja baru.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan penyediaan lapangan kerja baru bagi warga yang berusia produktif menjadi salah satu yang harus dilakukan.
“Selain itu kebijakan investasi yang pro bisnis untuk menarik calon investor secepatnya masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia,” ujarnya pada Senin (31/7/2017).
Menurutnya, memaksimalkan dana desa untuk kegiatan yang produktif guna menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah termasuk daya tarik wisata asing berkunjung ke Indonesia.
Dia menjelaskan pemerintah juga agar menghindari pembuatan kebijakan moneter dan fiskal yang menimbulkan kekhawatiran dan ketidak pastian bagi pelaku usaha.
Contohnya adalah masalah tax amnesty, pajak kartu kredit, serta kebijakan lainnya yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha.
Selain itu, dia mengimbau pemerintah jangan terlalu terburu-buru membuat suatu kebijakan tanpa proses penelitian dan studi lapangan yang mendalam dan valid, sehingga tidak terkesan asal buat, terutama yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Seperti baru-baru ini diterbitkan Permendag No. 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017 tentang Penetapan harga pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.
Permen tersebut, lanjutnya, masih dalam proses diundangkan, namun kemudian dicabut kembali. Hal-hal semacam itulah yang dalam pandangan Sarman dapat membuat dunia usaha tidak kondusif.
