Bisnis.com, JAKARTA--Provinsi Banten menjadi primadona bagi wilayah pengembangan hunian subsidi berskema fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perbankan (FLPP) di tengah lesunya permintaan akan properti komersial.
Ketua DPP REI Banten Roni H Adali mengatakan dengan karakteristik wilayah Banten yang masih memugkinkan untuk menggarap pasar perumahan subsidi memicu bermunculannya pengembang menggarap segmen ini.
“Sektor yang pasarnya komersil sepengetahuan saya di atas Rp300 juta agak lesu. Karena tidak berjalan, banyak pengembang yang mulai beralih ke pasar subsidi. Ibaratnya kalau main layangan tidak ada anginnya kan nggak bisa terbang,” katanya Rabu (19/7).
Roni menuturkan meskipun segmen menengah bawah memiliki daya beli yang terbatas, akan tetapi berbagai bantuan pemerintah melalui program subisidi membuat pasar ini tetap stabil. Serapan pembangunan rumah murah atau subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih berpusat Kota Serang, Kabupaten Serang dan sejumlah kawasan industri misalnya di Kabupaten Tangerang serta Cilegon.
Kawasan-kawasan tersebut, memiliki harga tanah masih cukup terjangkau. Sebaliknya, di kawasan Tangerang Raya banyak pengembang besar sudah masuk dan ketersediaan lahan kosong pun semakin sedikit sehingga bakal memacu harga rumah semakin tinggi.
Penyerapan FLPP di provisi ini pun merupakan yang terbesar kesda setelah Jawa Barat. Mengacu data Bank Indonesia, jumlah realisasi FLPP mencapai 3.476 unit dengan nilai Rp335,59 miliar hingga September 2016. Pada periode yang sama, Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan jumlah rumah FLPP yang terbangun mencapai 11.047 unit senilai Rp1,12 triliun.
Tahun ini REI Banten pun menargetkan setidaknya 8.500 unit rumah murah mampu dibangun. Sepanjang paruh pertama tahun ini setidaknya lebih dari 3.000 unit atau 40% dari target rumah murah telah terealisasikan dan menyisakan 60% target yang masih perlu dikejar hingga akhir tahun ini.
“Untuk mengejar sisa target, kami akan melakukan mou degan stakeholder terkait. Baik perizinan pemda masih belum maksimal berjalan meskipun PP kemudahan perizinan telah diterbitkan. Padahal banyak pengembang baru masuk di Banten karena masih banyak proyek subsidi. Ini seharusnya memperoleh dukungan,” imbuhnya.
