Bisnis,com, JAKARTA--Pemerintah akan melibatkan sektor swasta untuk membiayai pemindahan pusat administrasi pemerintahan agar kegiatan tersebut tidak membebani APBN.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji skema pembiayaan pemindahan pusat kepemerintahan.
"Jadi kita akan cari skema di mana keterlibatan sektor swasta akan kita dorong, sehingga biaya yang kita keluarkan dari APBN akan minimum," tuturnya di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (05/07).
Dia menambahkan keterlibatan swasta di dalam pembiayaan melalui skema kepemilikan lahan dan dilakukan atas dasar kerjasama pemerintah dan badan usaha.
Namun, Bappenas belum dapat menuturkan detail skema sebelum kajian pemindahan pusat pemerintahaan selesai.
Sementara itu, Bambang belum dapat memastikan pemanfaatkan aset bangunan pemerintah yang ditinggalkan di Jakarta. Kendati belum pasti, dia mengungkapkan aset tersebut kemungkinan dapat digunakan untuk membiayai pemindahan pusat administrasi.
Baca Juga
Selain itu, syarat penting lainnya yaitu lahan di lokasi yang dituju statusnya harus sudah dimiliki oleh pemerintah.
"Tidak akan kita melakukan kebijakan ini, kalau jika pemerintah harus membeli tanah atau melakukan ganti rugi," tegas Bambang.
Jika kajian Bappenas selesai pada 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (Pupera) akan ditugaskan untuk membuat detailed engineering design (DED) dan melakukan persiapan pemindahaan.
Untuk pemindahan, dia memperkirakan akan prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. "Tetapi pemindahaan butuh waktu lama, minimal 4-5 tahun," kata Kepala Bappenas. Yang pasti, dia menegaskan lokasi yang ditarget pemerintah adalah luar Jawa. Target ini didasari oleh niat pemerintah yang ingin membantu mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.
Seperti diketahui, pertumbuhan PDB di Jawa saat ini mencapai 58%. Menurut Bambang, trennya akan terus meningkat sehingga harus ada upaya untuk memperkuat ekonomi di luar Jawa.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan pihaknya sampai saat ini belum mengetahui detail skema pembiayaan tersebut. "Kalau itu saya tidak tahu," tegasnya, Rabu (5/7).
