Bisnis.com, JAKARTA - Hingga pertengahan Juni ini, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tercatat telah mengembalikan Rp2,57 triliun dana badan usaha yang digunakan untuk menalangi dana pembebasan lahan tol pada 2016.
Jumlah tersebut baru sekitar 35,74% dari total dana talangan lahan tol yang telah ditagihkan Badan Pengatur Jalan Tol kepada LMAN sebesar Rp7,19 triliun. Adapun di sepanjang 2016, realisasi pembayaran dana talangan lahan tol mencapai Rp13,56 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah diverifikasi oleh BPKP mencapai Rp12,4 triliun.
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang dikutip Bisnis, Kamis (15/06), dana badan usaha yang telah terserap untuk pembebasan tanah sepanjang Januari hingga 14 Juni ini mencapai Rp6,02 triliun, dari total tagihan Uang Ganti Rugi (UGR) yang telah masuk sebesar Rp7,77 triliun.
Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menyatakan, dana talangan lahan menjadi andalan pemerintah untuk memastikan proses pembebasan lahan terus berjalan. Karena itu, pihaknya akan meneruskan skema dana talangan ini pada tahun 2017.
“Dana talangan terus berjalan, kalau tidak begitu nanti berhenti proses pengadaan lahannya. Sementara kita mengejar target 1.000 kilometer di 2019,” ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah badan usaha kembali menalangi biaya pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur jalan tol dan bendungan tahun 2017 senilai total Rp15 Triliun.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Rabu (14/06) antara badan usaha, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengenai penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah jalan tol tahun 2017 dengan nilai komitmen mencapai Rp13,25 triliun untuk 32 proyek tol, dan Rp2,37 triliun untuk pembebasan tanah 17 bendungan.
