Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pengendalian harga melalui penetapan pemerintah dengan tujuan mengontrol tingkat inflasi jangan sampai menurunkan nilai tukar petani atau merugikan tingkat kesejahteraan petani dan anggota keluarganya, kata seorang pakar peternakan.
"Kebijakan pemerintah terkait keterjangkauan harga pangan untuk mengendalikan laju inflasi, nampaknya kurang bijaksana," kata Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ali Agus dalam keterangan tertulisnya yang diterima, di Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Menurut Ali Agus, langkah pengendalian harga pangan itu dinilai berpotensi menurunkan nilai tukar petani dan peternak serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan petani atau peternak.
Selain itu, ujar dia, banyak ekses yang timbul di tengah masyarakat dengan beredarnya kualitas pangan yang patut diragukan, terutama pangan dan bahan pangan impor.
"Karena itu, negara dan pemerintah harus hadir menyiapkan peta jalan dan aneka kebijakan afirmatif agar Indonesia dapat ikut bermain menyediakan pangan dan bahan pangan halal-thoyib di pasar global," kata Ali.
Menurut dia, kecukupan jumlah ketersediaan pangan dan bahan pangan, kualitas pangan juga harus menjadi perhatian karena mempengaruhi kualitas SDM dalam hal kecerdasan dan kesehatan.
Untuk itu, ia mendukung pengembangan kesadaran pola konsumsi dan kebijakan negara dalam rangka ketersediaan pangan yang berkualitas.
"Tujuannya, agar pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu indikator dasar kesejahteraan rakyat," papar Guru Besar UGM tersebut.
Sebelumnya, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan pemerintah melonggarkan sejumlah restriksi impor pangan dalam rangka menurunkan tingkat harga sehingga menguntungkan konsumen nasional.
"Jika memang harga barang-barang seperti beras dan gula lebih murah yang impor, maka seyogyanya pemerintah melonggarkan restriksinya agar barang-barang tersebut bisa masuk ke Indonesia dengan lebih mudah," kata peneliti CIPS bidang perdagangan, Hizkia Respatiadi dalam pernyataan menyambut Hari Konsumen Nasional di Jakarta, Kamis (20/4)
