Jalan di Perbatasan Kalimantan Bakal Bertambah Panjang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada 2017 jalan perbatasan di Kalimantan bertambah panjang.
Yanita Petriella | 19 Maret 2017 00:17 WIB
Presiden Joko Widodo (empat kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (dua kanan) dan Gubernur Kalbar Cornelis (kiri) meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau usai diresmikan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3/2017). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada 2017 jalan perbatasan di Kalimantan bertambah panjang.

Pembangunan jalan paralel perbatasan, dilakukan Kementerian PUPR bersama Zeni TNI yang membentang dari Kalimantan Utara (Kaltara) hingga Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 1.900 Km.

Dengan bertambahnya panjang jalan yang bisa diselesaikan tahun ini, total jalan perbatasan Kalimantan yang berhasil tembus menjadi sepanjang 1.582 Km, di antaranya sepanjang 520,85 Km merupakan pembukaan jalan baru. Jalan baru tersebut dibuka dalam tiga tahun terakhir (2015-2017). Sementara jalan belum tembus 318 Km akan dituntaskan pada tahun 2018.

Presiden Joko Widodo pada saat meresmikan PLBN Badau, Kamis lalu (16/3) melakukan perjalanan darat melewati jalan perbatasan dari Kecamatan Putusibau ke Kecamatan Badau.

Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih tiga jam. Kondisi jalan sebagian besar mulus beraspal, namun menjelang Badau ditemui adanya pengerjaan jalan berupa penimbunan, perataan, pengerasan tanah dan pengerasan agregat yang tengah dikerjakan menggunakan alat berat.

Jalan yang dibangun lebih lebar dibandingkan jalan lama dengan pengerasan bahu jalan dan marka.

Pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara menjadi program prioritas Kementerian PUPR.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan selain Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan infrastruktur permukiman di perbatasan, juga dibangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan. Hal itu sesuai dengan Nawa Cita yaitu membangun dari pinggiran dalam rangka menjaga NKRI.

“Desa-desa di kawasan perbatasan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Sabtu (18/3/2017).

Sepuluh ruas jalan paralel perbatasan yang dibangun tahun ini terbagi di Kalbar sepanjang 81,3 Km yakni ruas Temajuk-Aruk yang akan dikerjakan ZENI 16 sepanjang 6,85 Km. Siding-Entikong dikerjakan ZENI 16 sepanjang 25,9 Km, Rasau-BTS. Kapuas Hulu akan dikerjakan ZENI 17 sepanjang 8,55 Km.

Nanga Era-BTS. Kaltim 1 akan dikerjakan ZENI 19 sepanjang 12 Km, dan Nanga Era-Batas Kaltim 2 akan dikerjakan ZENI 18 sepanjang 28 Km.

Ruas jalan di Kaltim sepanjang 40 Km yakni Long Pahangan-Long Boh sepanjang 20 Km dikerjakan ZENI 4 dan Bts Kalbar-Tionghoang sepanjang 20 Km akan dikerjakan ZENI 3.

Sementara di Kalimantan Utara sepanjang 39,8 Km, ruas jalan yang dibangun adalah Mensalong-Toulumbis akan dikerjakan ZENI 8 sepanjang 15 Km, Long Kemuat-Langap-Malinau sepanjang 12 Km akan dikerjakan ZENI 9, dan Long Nawang-LG. Pujungan akan dikerjakan ZENI 10 sepanjang 12,8 Km.

Basoeki menyatakan siap untuk menyelesaikannya akhir tahun 2018 atau selambatnya awal 2019, karena ini adalah tugas dari Presiden Jokowi.

Jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 Km berada di Kalbar sepanjang 849 Km, Kaltim 223 Km dan Kaltara 827 Km. Untuk jalan perbatasan Kalbar, dari 849 Km sisa yang belum tembus adalah 107 Km. Sementara dari 742 Km jalan yang sudah tembus, 289 Km sudah dalam kondisi beraspal.

Selain dikerjakan secara swakelola bersama Zeni TNI, beberapa ruas jalan di Kalbar juga dikerjakan oleh kontraktor BUMN seperti ruas Aruk-Sajingan 6,9 Km oleh PT. Wijaya Karya dan Jalan Akses ke PLBN Badau sepanjang 27 Km yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya.

"Dalam pembangunannya Kementerian PUPR juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) perihal perizinan penggunaan lahan kehutanan," ucap Basoeki.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jokowi, kalimantan, Kementerian PUPR

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top