Bisnis.com, JAKARTA - Penolakan warga Kendeng atas pembangunan pabrik semen dinilai sebagai hal yang semestinya dan perlu didukung pemerintah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerbang Tani Idham Arsyad meminta pemerintah memenuhi tuntutan petani Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.
Menurut dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/3/2017), sudah bertahun-tahun petani pegunungan Kendeng Utara berjuang melawan pendirian pabrik semen di wilayahnya.
"Langkah hukum sudah ditempuh hingga tingkat Mahkamah Agung yang pada Oktober 2016 memenangkan gugatan petani Kendeng. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru menerbitkan izin lingkungan baru pada Februari 2017," katanya.
Padahal, kata dia, jelas sekali tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam kesimpulan awalnya menyebutkan bahwa Kawasan Cakungan Air Tanah Watu Putih di Kendeng merupakan kawasan karst yang harus dilindungi dan tidak boleh ditambang.
Baca Juga
Idham menyatakan sudah puluhan kali petani-petani Kendeng turun aksi di Semarang dan bahkan Jakarta.
Sebagai contoh, kata dia, sejak 13 Maret hingga 18 Maret 2017, puluhan petani pegunungan Kendeng Utara dari Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan kembali melakukan aksi pasung semen atau menyemen kaki sendiri di seberang Istana Negara.
"Mereka menuntut janji Presiden Jokowi menghentikan segala aktivitas PT Semen Indonesia di Rembang dan bersikap tegas memerintahkan Gubernur Ganjar Pranowo untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung," ucap Idham.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Gerbang Tani yakin penolakan keras dari petani Pegunungan Kendeng mempunyai alasan yang kuat.
"Seharusnya, langkah petani Kendeng untuk menjaga kelestarian alam Jawa Tengah demi menunjang Pulau Jawa yang memang sudah mengalami krisis ekologi didukung pemerintah," ujarnya.
Ia menegaskan Gerbang Tani sepenuhnya mendukung perjuangan petani Pegunungan Kendeng, karena menyadari bahwa perjuangan mempertahankan kawasan karst, sumber air, dan pertanian tidak hanya kepentingan petani, namun juga kepentingan bagi tercapainya kedaulatan pangan bangsa.
"Sesuai amanah peraturan perundangan, menetapkan bahwa desa merupakan wilayah pertahanan bagi ketahanan pangan bangsa," ucap Idham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
