Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LKPP: Pemenang Tender E-Katalog Obat yang Baru Diumumkan Akhir Januari 2017

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bakal mengumumkan pemenang tender obat pada akhir Januari sehingga e-katalog obat bisa tayang pada April 2017.
Ilustrasi/nhschallengeprizes
Ilustrasi/nhschallengeprizes

Bisnis.com JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bakal mengumumkan pemenang tender obat pada akhir Januari sehingga e-katalog obat bisa tayang pada April 2017.

Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Emin Adhi Muhaemin mengatakan akibat kegagalan tender obat pada tahun ini, e-katalog 2016 tetap akan tayang hingga 7 April 2017.

“Kami mau gelar penjelasan awal atau semacam sosialisasi besok. Tender obat melalui mekanisme lelang diharapkan pemasukannya bisa mulai minggu keempat Desember sampai minggu pertama Januari. Jadi target kami, Januari akhir sudah bisa tahu pemenangnya,” ujarnya, Jumat (23/12).

Dia mengatakan Kementerian Kesehatan telah menyerahkan rencana kebutuhan obat (RKO) untuk tahun depan pada 2 Desember lalu. Untuk itu, dia berharap tidak ada lagi perubahan rencana kebutuhan obat yang dapat mengganggu persiapan industri untuk memproduksi pesanan obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal yang sama juga bakal berlaku bagi pengadaan obat melalui mekanisme nego, di mana kontrak akan dilakukan pada Januari 2017 dan tayang pada April 2017.

“Guna menghindari terjadinya kegagalan kembali, LKPP menyiapkan sistem baru [berbasis] microsoft excel yang kita kunci jadi tidak bisa diubah dan bisa langsung diagregasikan ke dalam e-katalog. Jadi nanti kelihatan siapa yang penawarannya paling rendah setiap provinsi,” jelasnya.

Di samping itu, pemerintah tengah mengkaji untuk memberikan kesempatan bagi rumah sakit swasta untuk ikut belanja obat JKN lewat e-katalog. Namun, yang dikhawatirkan adalah rumah sakit swasta lebih agresif untuk membeli obat sehingga rumah sakit milik pemerintah kewalahan.

“Tapi ini belum diputuskan, baru ngomong informal. Kalau kami sih kasih aja. Tapi kalau pertimbangan Kementerian Kesehatan swasta lebih agresif membeli karena harga lebih murah, padahal swasta tidak mengusulkan RKO akan menjadi tidak adil juga,” terangnya.  


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nindya Aldila

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper