Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan setidaknya ada empat kebijakan yang akan didorong oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun depan untuk memperkuat akses dan mutu pelatihan kerja Indonesia.
Kebijakan tersebut yakni penguatan informasi pasar kerja, pelatihan vokasional dan pemagangan, pelibatan dunia usaha, serta memperkuat kemitraan sosial. Dia mengatakan perubahan dunia yang begitu cepat akibat perkembangan teknologi berdampak pada karakter pekerjaan.
"Karena itu perlu ada penyesuaian antara kompetensi pekerja dengan permintaan tenaga kerja jadi polanya lebih pada demand driven. Kami sedang memetakan sektor dan jabatan-jabatan apa saja yang diperlukan dalam lima tahun ke depan," ujarnya.
Hal ini dikatakan Hanif usai menghadiri seminar nasional bertajuk Transformasi Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Antara Kenyataan dan Harapan yang digelar di Jakarta pada Rabu (14/12/2016).
Balai latihan kerja sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan pelatihan kerja juga harus ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bersama Kadin, pihaknya akan menggandeng lebih dari 2.600 perusahaan untuk melakukan pemagangan sistematik.
"Dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja juga harus didorong untuk berinvestasi pada sumber daya manusia lewat penerapan insentif," tutur Hanif.
Menaker menjelaskan tantangan terbesar bidang ketenagakerjaan Indonesia saat ini yakni rendahnya jumlah tenaga kerja berketerampilan. Sebanyak 60% dari 189,1 juta penduduk di usia kerja adalah lulusan SD/SMP.
