Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menag Apresiasi Saudi Batalkan Kebijakan Visa Berbayar

Pemerintah Arab Saudi membatalkan kebijakan untuk menerapkan visa umrah berbayar bagi jemaah haji dan umrah yang akan kembali berhaji atau berumrah untuk kali kedua atau lebih.
Menag Lukman Hakim Saifuddin /Antara
Menag Lukman Hakim Saifuddin /Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi membatalkan kebijakan untuk menerapkan visa umrah berbayar bagi jemaah haji dan umrah yang akan kembali berhaji atau berumrah untuk kali kedua atau lebih.

Pengumuman pembatalan ini disampaikan langsung oleh Raja Salman sebagaimana diwartakan melalui televisi dan media online di Saudi.

Menteri Agama Lukman Hakim mengapresiasi pembatalan kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Saudi dalam dua bulan terakhir ini. Pembatalan ini diharapkan akan mempermudah jemaah Indonesia yang akan melakukan haji dan umrah.

"Kita semua beryukur dengan pembatalan pengenaan biaya visa bagi jemaah haji dan umrah. Kami mengapresiasi kebijakan tersebut karena tidak akan menjadi kendala bagi mereka yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci," kata Menag, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Hal senada disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil. Dia bersyukur dengan adanya info pembatalan kebijakan ini karena sesuai dengan harapan banyak Negara pengirim jemaah haji dan umrah.

"Awal November, Menteri Agama bersurat kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengecualikan jemaah umrah dari ketentuan membayar 2000 SAR," jelasnya.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Dubes Saudi untuk Indonesia Osamah Mohammed al-Shuibi, Senin (07/11) lalu, Menag Lukman menyampaikan harapannya agar otoritas Saudi dapat mempertimbangkan ulang pemberlakuan biaya visa bagi jemaah umrah dan petugas haji.

"Kami mohon dengan sangat, untuk jemaah umrah dari Indonesia, kebijakan biaya visa bisa dikecualikan. Karena, umrah bagi kami adalah ibadah, bukan berwisata, jadi bisa dikecualikan. Permohonan ini semata masukan, dorongan, dan aspirasi dari masyarakat kami, bukan bermaksud untuk mengintervensi kebijakan kerajaan," kata Menag.

Selain visa umrah, Menag juga berharap visa petugas haji bisa dibebaskan biaya. Sebab, menurut Menag, agar bisa memberikan pelayanan terbaik, para petugas haji justru harus berpengalaman. Artinya, mayoritas dari mereka telah menunaikan ibadah Haji. "Jika para petugas haji dikenai biaya tambahan, pastilah ini akan membebani," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fatkhul Maskur
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Kemenag.go.id
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper