Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi NTB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi program poros sentra layanan TKI terintegrasi daerah asal guna menemukan formula terbaik dalam persoalan pelayanan TKI.
Sekretaris Daerah Pemprov NTB Rosiadi Sayuti mengatakan fokus harus dilakukan pada pembenahan dalam sektor penanganan pahlawan devisa tersebut.
"Kita akan carikan formulasi, supaya tata kelola TKI bisa lebih baik," ujar Rosiadi di Mataram, Senin (7/11/2016).
Rosadi mengatakan guna menekan jumlah TKI yang berangkat lewat jalur tidak resmi, diperlukan koordinasi yang lebih kuat agar memberantas para calo yang dianggap menjadi penyebab maraknya praktik keberangkatan TKI ilegal asal NTB. "Kantor pelayanan harus terintegrasi dan jangan saling menyalahkan," ujar Rosadi.
Rosiadi menilai, pembenahan harus dilakukan agar insiden tenggelamnya kapal jenis speedboat yang mengangkut 93 orang TKI dari Johor, Malaysia menuju Nongsa, Batam, di Perairan Tanjung Bemban, Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau tidak terulang kembali.
