Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan pihaknya terus melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, guna menghasilkan tenaga kerja Indonesia kompeten dan produktif sehingga dapat bersaing di era pasar bebas global yang semakin kompetitif.
Hanif mengungkapkan pemerintah juga terus fokus mengatasi pada isu- isu penting, dalam pembangunan yaitu kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran melalui peningkatan Kompetensi/beterampilan pekerja dan masyarakat umum.
Saat ini jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,02 juta orang atau tingkat pengangguran di Indonesia berada pada angka terendah, yaitu sebesar 5,50 persen dari total penduduk.
"Namun kita tidak boleh berpuas diri, karena di sisi lain terdapat permasalahan yang sedang kita alami, yaitu profil angkatan kerja Indonesia. Dari 127,67 juta angkatan kerja kita, 60,38 persennya merupakan lulusan SMP ke bawah," katanya lewat keterangan tertulis.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara pertemuan masyarakat sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) bertema
"Memastikan tak seorangpun tertinggal dalam perencanaan dan pelaksanaan SDGs’ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (26/10/2016).
Dia menegaskan profil angkatan kerja itu merupakan masalah cukup serius untuk menjadi perhatian pemerintah.
"Dalam menanggapi permasalahan ini, Pemerintah berupaya untuk mengembangkan pendidikan vokasi dengan melibatkan dunia usaha tentunya, " katanya.
Lebih lanjut, Hanif juga menyinggung tentang sejumlah program yang telah dilakukan seperti pembangunan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), kerjasama investasi pelatihan kompetensi, khususnya bagi negara-negara penempatan yang membutuhkan jasa TKI.
Selain itu ada juga percepatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang memenuhi standar di dunia usaha/industri dan proses sertifikasi bagi seluruh lulusan pelatihan.
"Serta pelatihan kewirausahaan, juga ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang dapat diserap di pasar kerja, " katanya.
Hanif berharap pertemuan yang diprakarsai oleh INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) dapat memberikan input yang dapat digunakan pemerintah selaku regulator untuk menyusun kebijakan dan program tepat sasaran dan inklusif.
"Isu SDGs ini hampir mendominasi di setiap sesi pembahasan. Hal ini merefleksikan komitment yang kuat dari berbagai stakeholders untuk dapat mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan 2030."
