Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan energi panas bumi. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global sebesar dua derajat sesuai komitmen Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP) 21 di Paris.
"Panas bumi targetnya sudah jelas, roadmap sudah jelas, SOP nya juga, on the track, jadi sudah bisa jalan sesuai rencana," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ( EBTKE) Rida Mulyana, Kamis (28/7). Dia berharap tahun depan dapat lebih banyak lagi wilayah kerja panas bumi yang bisa dilelang.
"Kalau tahun ini 8 WKP, kenapa tidak tahun depan 16 WKP," tegas Rida.
Rida menjelaskan, guna mencapai target yang ditetapkan pihaknya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif namun sayangnya saat ini ada pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab menentang kebijakan pemerintah, kendati demikian tidak membuat khawatir mengingat Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan bahwa kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan.
"Ketika mengeluarkan kebijakan tetapi jika ada tekanan ditarik lagi maka akan diliatnya gamang dan plin plan, investor akan lari, kita jaga konsistensi dan etika berbirokrasi, bernegara, kalau keduanya tidak dipegang orang tidak akan percaya,"katanya. Lebih jauh Rida memaparkan, upaya lain dari Pemerintah untuk memenuhi komitmen Paris yaitu mereformasi kebijakan subsidi.
