Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akhirnya berencana membangun bandara baru di Jawa Timur bagian selatan dengan kapasitas yang dapat ditampung setara dengan Bandara Husein Sastranegera, Jawa Barat.
Selain itu, pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan ruang udara di Selatan Jawa yang saat ini berstatus restricted -karena digunakan untuk penerbangan militer- sebagai solusi padatnya ruang udara Utara Jawa, terutama jalur penerbangan Jakarta-Surabaya.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan untuk segera memetakan potensi pembangunan bandara di wilayah selatan Jawa Timur, yang letaknya berbatasan dengan Jawa Tengah, seperti di Blitar, Trenggalek, Pacitan, Kediri sampai Ponorogo.
“Untuk meningkatkan daya saing perekonomian di wilayah itu. Jadi kita masih akan pelajari lokasinya dimana, tanpa mengganggu pangkalan udara Is Wahyudi di Madiun,” kata Jonan usai rapat terbatas, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/7/2016).
Jonan memperkirakan investasi bandara baru di selatan Jawa Timur tersebut akan memakan dana hingga Rp500-700 miliar, dengan catatan tidak ada masalah pembebasan lahan.
Adapun, dia mengatakan apabila lahan sudah tersedia dan memenuhi kriteria pada tahun ini, pihaknya siap untuk membangun bandara paling lambat pada 1 Januari 2017.
“Dan waktu pembangunannya paling 2 tahun. Kami akan kumpulkan bupati dan walikota sekitar daerah situ untuk mengkaji lahan dulu. Pokoknya lahannya ada dulu,” ujarnya.
Selain ketersediaan lahan, Jonan mengatakan penetapan wilayah rencana pembangunan bandara baru akan mengedepankan sejumlah hal, seperti tidak boleh ada konflik ruang udara dan tidak menggangu Pangkalan Udara Is Wahyudi di Madiun.
RUANG UDARA SELATAN JAWA
Rapat terbatas tersebut juga menyetujui adanya pemanfataan ruang udara Selatan Jawa, setelah mendapat persetujuan Panglima TNI dan kepala Staf AU untuk memanfaatkan ruang selatan pulau Jawa yang selama ini restricted untuk dilalui penerbangan sipil.
Terlebih, Jonan menjelaskan bahwa ruang udara Utara Jawa menjadi jalur terpadat ke-5 di dunia saat ini, sehingga solusi dibutuhkan untuk mengefisiensikan waktu sampai biaya penerbangan.
“Nantinya akan digunakan secara sharing apakah bisa time based operation, jadi bagi waktunya dengan TNI AU atau dengan penerbangan nonsipil,” jelasnya.
Dengan pemanfaatan ruang udara selatan Jawa, Jonan mengatakan penerbangan ke Jogjakarta ke Denpasar dapat menghemat waktu 10 menit. Untuk bahan bakar bahkan dapat menghemat hingga 15%.
“Dengan begitu, mestinya tiket juga bisa turun 10%. Jadi ini kalau bisa dipakai bisa mengurangi kepadatan di ruang udara Utara Jawa, sehingga bisa menambah frekuensi penerbangan,” jelasnya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden langsung menginstruksikan perumusan Peraturan Presiden untuk mengatur pemanfaatan ruang udara Selatan Jawa, namun belum untuk instruksi pembangunan bandara.
“Presiden memutuskan untuk mengembangkan wilayah selatan Jawa Timur, apakah Blitar, Trenggalek, Kediri dan daerah sekitarnya untuk dibangun bandara Baru. Tapi keputusan akan dikaji lebih lanjut,” jelasnya.
Dalam ratas itu, juga diputuskan mengenai kerja sama pengoperasian bandara enclave civil dengan TNI. Khusus yang di Pulau Natuna, akan dibicarakan lebih detail apakah pengoperasian khusus untuk keperluan militer atau bisa digunakan untuk sipil.
Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam Perpres adalah mengenai sharing ruang udara, enclave civil, keuangan, pemanfaatan aset pangkalan udara dan bandara, pendapatan jasa pelayanan bandara, kerja sama personil TNI AU dengan penerbangan sipil serta kewenangan dan ruang udara yang digunakan bersama.
