Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah memilih menjajaki kemungkinan menggunakan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ketimbang mengeluarkan bond sebagai opsi pendanaan tol trans Sumatera ruas Pekan Baru—Dumai sepanjang 129 km.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembanguan Danis H Sumadilaga mengestimasikan total investasi kebutuhan pendanaan ruas tersebut sangat tinggi sekitar Rp16,2 triliun. Berdasarkan total investasi tersebut, data PT Infrastructure Finance mencatat setidaknya pemerintah memerlukan pinjaman senilai Rp4,9 triliun sedangkan sisanya sebesar Rp11,3 triliun akan berasal dari ekuitas.
“Ruas Pekanbaru – Dumai, tadi diputuskan kami harapkan coba ke AIIB di Beijing. Kalau yang Penyertaan Modal Negara diarahkan ruas Bakauheni--Terbanggi besar,” katanya usai rapat di Kemenkoperekonomian Rabu (22/6)
Dia menjelaskan pengusulan proyek Jalan tol Trans Sumatera telah tercantum dalam proposal kementerian keuangan tahun ini kepada AIIB. Pinjaman tersebut berupa pinjaman pinjaman langsung (direct lending) kepada PT Hutama Karya Tbk.
Sebelumnya pemerintah juga memiliki opsi lain pembiayaan dengan penerbitan Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang jangka menengah yang dilakukan oleh PT Hutama Karya selaku BUMN yang mendapatkan penugasan.
Rencananya pembayaran MTN akan dilakukan dengan menerbitkan MTN baru (refinancing) hingga proyek selesai. Nantinya penjualan dari konsesi akan digunakan untuk melunasi surat hutang jangka menengah tersebut.
Akan tetapi Danis menegaskan lebih memilih melakukan peminjaman kepada AIIB ketimbang penerbitan obligasi yang diharapkan bisa lebih cepat pencairan dananya.
“ Tidak dengan bond, kami arahkan ke AIIB,” tekannya
Pembayaran Jalan Tol Trans Sumatera memang memerlukan dukungan ekuitas yang tinggi sebesar 64% dikarenakan tingkat kelayakannya yang rendah.
Data PT Infrastructure Finance mencatat nilai total investasi untuk delapan ruas prioritas tol Sumatera sebesar Rp81,2 trilliun dengan porsi ekuitas sendiri senilai Rp52,6 triliun. Porsi ekuitas tersebut telah mencakup Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dicairkan untuk ruas Medan—Binjai dan Palembang—Indralaya senilai Rp3,6 triliun.
Menurut Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Sigit Rusanto pihaknya saat ini baru memenuhi pendanaan ruas Medan-Binjai dan Palembang Indralaya dengan Penyertaan Modal Negara dan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai total Rp1,47 triliun.
“Sampai dengan saat ini menggunakan PMN dan loan-nya baru dari SMI,”ucapnya
Adapun berdasarkan Perpres 100/2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera terdapat delapan ruas jalan bebas hambatan prioritas yang dibangun oleh Hutama Karya yakni ruas Medan—Binjai, Palembang—Indralaya, Pekanbaru—Dumai, Bakauheuni—Terbanggi Besar, Terbanggi Besar—Pematang Panggang, Pematang Panggang—Kayu Agung, Palembang—Tanjung Api Api, dan Kisaran—Tebingtinggi.
Dari delapan ruas prioritas, baru tiga ruas yang tengah masa konstruksi oleh Hutama Karya, antara lain Medan—Binjai, Palembang—Indralaya, dan Bakauheni—Terbanggi Besar, sementara konstruksi tol Pekanbaru—Dumai rencananya baru akan dimulai dalam waktu dekat.
Berdasarkan situs resmi Hutama Karya, saat ini progress tol Medan—Binjai sepanjang 16,72 kilometer baru menyentuh seksi II dengan progress 12,26% dan seksi III sebesar 34,26%, sedangkan seksi I masih 0%.
Sementara itu, konstruksi fisik tol Palembang—Indralaya sepanjang 22 kilometer telah mencapai 25,45% untuk seksi I, 0% untuk seksi II, dan 8,21% untuk seksi III. Adapun pembangunan tol Bakauheni—Terbanggi Besar sepanjang 140% terbagi ke dalam paket I 3,12%, paket II 7,12%, paket III 1,194% dan Paket IV 0,431%.
