Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Private Power Utility Jadi Solusi Percepatan Program 35.000 MW

Private power utility (PPU) atau lebih dikenal pembangkit listrik swasta terintegrasi merupakan salah satu solusi alternatif untuk percepatan program 35.000 megawatt yang digulirkan pemerintah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 17 Juni 2016  |  21:39 WIB
DPR: Private Power Utility Jadi Solusi Percepatan Program 35.000 MW
PLTU - Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Private power utility (PPU) atau lebih dikenal pembangkit listrik swasta terintegrasi merupakan salah satu solusi alternatif untuk percepatan program 35.000 megawatt yang digulirkan pemerintah.

Dengan dukungan PPU, pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat memperoleh tambahan dan kualitas pasokan listrik untuk kawasan industri guna menarik investor berkelas internasional.

Heru Purnomo, Anggota Komisi VII DPR, menjelaskan program pembangunan 35.000 MW tidak akan selesai tepat waktu, karena itu pemerintah dan PLN sudah selayaknya terbuka terhadap bantuan swasta. “Kebutuhan listrik perlu ditambah dan dikejar. Adapun program 35.000 MW tidak selesai dalam jangka lima tahun. Program tersebut butuh terobosan,” ujarnya, Jumat (17/6/2016).

Dia menerangkan dengan program yang begitu besar, PLN tidak akan mungkin menyelesaikan sendiri soal listrik, perlu melibatkan swasta. “PLN tidak akan mampu membuka jaringan dan pembangkit listrik sendirian,” ujarnya.

Heru menambahkan untuk menggarap megaproyek 35.000 MW dan menyediakan pasokan listrik dengan kualitas prima, seluruh stakeholders mesti dilibatkan. Hal ini mencakup peran PLN, independent power producer (IPP), dan private power utility.

“PLN tidak lagi sendiri dalam mengelola listrik, perlu pemisahan pengelolaan per wilayah seperti yang dilakukan Angkasa Pura, ada 1 dan 2, serta untuk pelabuhan ada Pelindo 1 dan 2,” paparnya.

Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai dengan kebutuhan listrik terus tumbuh 5%-7% per tahun, memang diperlukan keterlibatan swasta untuk mendukung PLN dan pemerintah. “Itu perlu dana besar, perlu melibatkan swasta, tapi harus dicermati jangan sampai nanti pembelian listrik terlalu mahal, jangan ada mark up,” ujarnya.

Menurut Marwan, keberadaan swasta terutama private power utility (PPU) perlu dijaga karena banyak kepentingan publik. Dengan demikian, tarif mesti dikembalikan pada tarif wajar. Justru PLN membeli dengan tarif mahal dibanding menjual.

Dia menilai untuk captive power di kawasan industri, sudah jelas penggunanya. “Ini kesempatan PLN meraih untung lebih besar. Dengan menyediakan di daerah captive industri, PLN bisa melakukan prosubsidi dari kawasan industri yang jelas dan menguntungkan, lalu dia membangun di tempat terpencil,” paparnya.

Di Indonesia, private power utility (perusahaan listrik swasta) mulai berkembang seiring perkembangan pesat kawasan industri. Terdapat sedikitnya lima private power utility di Indonesia antara lain PT Bekasi Power, PT Cikarang Listrindo Tbk, dan PT Kariangau Power. Keberadaan perusahaan listrik swasta skala kecil ini sangat penting untuk keberhasilan suatu kawasan industri, terutama industri strategis.

Pasokan PLN sendiri tidak memberikan keyakinan kepada investor untuk mendirikan industri, dan diperlukan kerja sama antara PLN dan perusahaan listrik swasta untuk mewujudkan pasokan listrik andal. Dengan begitu, kawasan industri dapat menarik investor global.

Selain memberikan manfaat tambahan pasokan listrik kepada sistem PLN, perusahaan listrik swasta juga bisa memberikan manfaat berupa peningkatan kehandalan sistem kelistrikan setempat karena adanya pembangkit di dekat pusat beban, dan juga mengurangi beban grid utama serta penyusutan (losses) di transmisi listrik.

Di samping itu, mengurangi beban pasokan dalam jangka waktu pendek dan juga membuka pasar pasokan listrik seiring tumbuhnya perekonomian di sekitar kawasan industri dalam jangka waktu panjang. PLN juga akan memperoleh tambahan pendapatan dari kerjasama dengan perusahaan listrik swasta.

Sementara manfaat bagi pemerintah dan masyarakat setempat antara lain pertama; perusahaan listrik swasta dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi tanpa membebani anggaran negara atau daerah.

Kedua, membuka sentra ekonomi baru seperti di Kawasan Industri Kendal dan meratakan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan dengan tumbuhnya industri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain mengurangi kesenjangan sosial. Keempat, meningkatkan peringkat negara dalam global business index.

Konsep perusahaan listrik swasta ini sudah terlebih dahulu diterapkan Thailand sejak 2004. Dalam 10 tahun perjalanannya, program listrik swasta mampu menambah pasokan listrik hingga 4.000 MW ke dalam sistem kelistrikan negara itu.

Untuk mendorong swasta berinvestasi di pembangkit listrik, pemerintah Thailand juga mendorong BUMN kelistrikan di negara tersebut menyerap 75% atau maksimal 90 MW dari perusahaan listrik swasta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pltu

Sumber : Antara

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top