Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya sejumlah langkah perbaikan dari kementerian dan lembaga agar Indonesia masuk dalam kategori negara layak investasi (investment grade).
"Saya minta adanya langkah-langkah perbaikan dari aspek institusional, eksternal, fiskal, moneter sehingga kita mencapai peringkat layak investasi," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas peringkat kemudahan berbisnis dan layak investasi di Kantor Presiden Jakarta, Senin (9/5/2016).
Menurut Presiden, Indonesia harus mencapai peringkat layak investasi untuk memperluas akses pasar keuangan internasional berbiaya lebih rendah.
"Juga meningkatkan persepsi terhadap Indonesia yang akan mendorong peningkatan arus modal dan investasi masuk ke Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Presiden menyebutkan pada 28 April 2016 Pemerintah sudah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang fokusnya memangkas sejumlah izin, jumlah prosedur, waktu dan biaya untuk kemudahan untuk berusaha terutama untuk pengusaha pemula.
"Langkah-langkah perbaikan diperlukan karena saya ingin peringkat kemudahan bisnis bisa diturunkan dari 109 menjadi peringkat ke 40," kata Presiden Jokowi.
Paket Kebijakan Ekonomi XII merupakan kebijakan yang besar dengan cakupan yang luas yaitu mencakup 10 indikator kemudahan berusaha. Dari 10 indikator itu prosedur yang semula 94 prosedur dipangkas jadi 49 prosedur.
"Kalau lihat pemangkasan memang sudah hampir separuh, tetapi dalam praktik saya ingin ini kita ikuti bersama, terutama dalam implementasi di lapangan," katanya.
Paket kebijakan ekonomi tersebut juga mengatur perizinan dari sembilan (9) izin menjadi enam (6) izin. Waktu yang sebelumnya 1.566 hari dengan paket itu dipersingkat menjadi 132 hari, dan perhitungan total kegiatan itu belum memasukkan biaya perkara karena belum ada praktik dari peraturan baru yang diterbitkan.
"Saya minta langkah perbaikan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII ini betul-betul jalan di lapangan, berubah secara nyata, jangan sampai hanya tertulisnya saja, tapi di lapangan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan," kata Presiden.
Presiden Jokowi mencontohkan pembuatan perseroan terbatas (PT), soal hari dan biaya belum sesuai keinginan, juga soal pembuatan sertifikat tanah yang waktu dan biaya belum sesuai keinginannya.
Menurut Presiden, perbaikan itu juga harus sampai di daerah, dan pada Sabtu (7/5) sudah disampaikan pula ke Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
"Meski survei kemudahan berusaha hanya di Jakarta dan Surabaya, tapi saya ingin kebijakan ini berlaku secara nasional," demikian Presiden Jokowi.
Hadir dalam rapat terbatas itu, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry M Baldan, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur BI Agus Martowardojo, Mendag Thomas Lembong, Kepala Kantor Staf Kepresidnen Tetan Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Terkait investment grade, saat ini sudah dua lembaga rating internasional, yaitu Moodys dan Fitch Rating sudah memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia.
Namun, Standard and Poor (S&P) masih menempatkan Indonesia di bawah level layak investasi dengan peringkat BB+.
Beberapa waktu lalu, S&P sudah meningkatkan peringkat Indonesia dari BB+ Stabil menjadi BB+ Positif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
