Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara meminta pemerintah pusat menambah alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional.
Pasalnya, saat ini alokasi yang ada dinilai tak sebanding dengan panjang jalan nasional di Sumut 2.600 km atau menjadi salah satu yang terpanjang di Indonesia.
Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan, pada tahun lalu Sumut hanya mendapatkan Rp1,98 triliun dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Pera, sementara pada tahun ini alokasi tersebut justru menurun menjadi Rp1,92 triliun.
"Jika dibandingkan dengan Sulawesi Tengah, maka mereka panjang jalannya lebih sedikit tapi mendapatkan Rp1,9 triliun. Itu juga sudah termasuk dana pendamping jalan tol. Kami berharap pemerintah dapat menambah anggaran kami," papar Erry di sela-sela kunjungan kerja Komisi V DPR, Selasa (3/5/2016).
Tak hanya itu, dia menyebutkan, jalan nasional yang membutuhkan pemeliharaan juga termasuk di Kawasan Strategis Nasional Danau Toba.
Erry merinci, selain jalan nasional, Sumut juga memiliki jalan provinsi terpanjang yakni 3.048,5 km yang menghubungkan pantai Timur dan Barat. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Sumut, kondisi kemantapan jalan yakni jalan baik 1.190,19 km atau 39,04%, jalan sedang 1.078 km atau 35,38%, jalan rusak ringan 259 km atau 8,5% dan jalan rusak berat 520,75 km atau 17,08%.
"Kami menargetkan jalan mantap 95% pada 2018. Pemprov telah menyiapkan grand design penanganan jalan provinsi secara bertahap sejak 2014, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Ini tentu berdampak terhadap ketersediaan anggaran APBD setiap tahun," tambah Erry.
Dia mengatakan Sumut mengapresiasi pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi oleh pemerintah pusat. Erry menargetkan, pada tahun depan jalan tol Medan-Tebing Tinggi sudah bisa beroperasi.
"Kami juga berharap jalan tol bisa diperpanjang hingga ke Pematang Siantar, Parapat, dan pantai Timur, Kisaran serta Labuhan Batu dan Dumai," pungkasnya.
