Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim serapan anggarannya pada kuartal I/2016 mencapi 6,25%, lebih tinggi dibandingkan triwulan pertama tahun lalu sebesar 4,07%.
Klaim KKP itu lebih tinggi dibandingkan pengumuman dari Kementerian Keuangan yang melaporkan serapan anggaran KKP hingga kuartal I/2016 baru sebesar 4%, terendah kedua setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan rendahnya serapan pada kuartal I disebabkan tertundanya proses pengadaan secara elektronik (e-katalog). Beberapa pengadaan itu a.l. kapal penangkap ikan, alat tangkap, keramba jaring apung, dan kincir.
Ada lagi, imbuh Susi, faktor pengerjaan konstruksi yang masih dalam proses. Selain itu, pekerjaan dalam kontrak belum memasuki tempo penarikan anggaran dari pihak ketiga.
“Ada lagi pekerjaan kontrak tahun jamak yang masih dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (15/4/2016).
Pagu anggaran KKP pada tahun ini sebesar Rp13,8 triliun, sedangkan tahun-tahun sebelumya pada kisaran sebesar Rp6,5 triliun. Tahun ini, 80% anggaran KKP difokuskan pada program untuk pemangku kepentingan.
Namun, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan anggaran. Hal ini buntut dari perubahan asumsi makro dan potensi penurunan pajak nasional.
KKP, kata Susi, akan memotong anggaran 2016 sebesar Rp2,9 triliun. Pemangkasan dilakukan pada pos-pos operasional seperti rapat, perjalanan dinas, dan lokakarya. “Sehingga total pagu KKP tahun 2016 menjadi Rp10,87 trilun.”
