Bisnis.com, BANDUNG - Kalangan peternak unggas di Jawa Barat mendesak pemerintah transparan soal rencana kelanjutan apkir ayam indukan yang saat ini regulasinya masih dibahas.
Ketua Divisi Perunggasan Persatuan Pedagang Warung dan Pasar Tradisional (PESAT) Jawa Barat (Jabar) Yoyo Sutarya mengatakan transparansi diperlukan agar kestabilan harga daging ayam serta ayam hidup tidak anjlok maupun melambung.
Menurutnya, apkir ayam indukan yang telah dilakukan pengusaha atas rekomendasi pemerintah melalui Kementerian Pertanian belum lama ini malah menimbulkan gejolak harga ayam hidup maupun daging ayam di pasaran.
"Kami pada dasarnya setuju dengan apkir indukan, dengan catatan transparan," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (4/4/2016).
Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan semua pihak termasuk peternak agar kelanjutan apkir ayam indukan tidak merugikan. "Harus diundang jangan sampai apkir ayam indukan itu hanya kebohongan. Kalau dilibatkan pasti terlihat oleh publik," katanya.
Di samping itu, pemerintah harus menindak tegas oknum yang bermain dalam kelanjutan apkir ini. Pemerintah perlu masuk ke ranah pengusaha untuk melakukan audit berapa jumlah ayam indukan serta day old chick (DOC) yang ada.
Selain itu, pemerintah harus menghitung ulang kebutuhan DOC di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini data mengenai kebutuhan DOC sering over suplai.
Dia menyebutkan, untuk kebutuhan Bandung saja per hari mencapai 400 ton. Artinya, apabila melebihi kebutuhan maka akan terjadi anjloknya harga. "Jadi dengan data yang akurat apkir indukan ayam tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujarnya.
Dia menambahkan isu flu burung yang selalu dihembuskan pada peternak unggas selama ini kerap membuat harga anjlok. Padahal, kenyataan di lapangan flu burung tidak pernah terjadi pada peternak unggas yang memang memeliharanya dengan baik.
