Kabar24.com, JAKARTA - Greenpeace mengecam imbauan pemberian subsidi kepada perusahaan batubara. Pernyataan itu muncul terkait permintaan dari Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) yang menginginkan negara memberikan subsidi kepada mereka untuk melindungi industri pertambangan tersebut.
Arif Fiyanto, pengkampanye senior Greenpeace Indonesia, sebagaimana dikutip dalam siaran persnya menyatakan, rencana pemberian subsidi tersebut tak masuk akal.
"Tak cukup dengan merusak bentang alam dan pada banyak kasus meninggalkan tanggung jawab reklamasi, perusahaan-perusahaan ini sekarang mengharapkan rakyat Indonesia untuk menyubsidi keuangan mereka," ujar Arif, Kamis (10/3/2016).
Dari catatan Greenpeace memang saat ini industri batubara sedang lesu. Jatuhnya harga dan menurunnya permintaan batubara dari dunia internasional mengancam kelangsungan industri tersebut. Bahkan, hasil kajian di internal APBI cadangan batubara akan habis pada tahun 2023 mendatang
Namun demikian, hal itu tidak bisa menjadi alasan, karena ada keperluan yang lebih mendesak dibanding pemberian subsidi kepada perusahaan batubara.
Subsidi itu menurut Greenpeace akan membebani masyarakat. Imbauan APBI agar pemerintah membayar semacam biaya asuransi sebesar 1% dari tarif dasar listrik yang sebesar kurang lebih Rp1.400/kWh sama saja memberikan subsidi sebesar Rp3 triliun (US$230 juta). Bahkan subsidi lebih tinggi sebesar 3% akan membebankan pembayar pajak Indonesia senilai Rp 8,9 triliun (US$680 juta) setiap tahun.
NGO yang bergerak di isu lingkungan tersebut juga melihat subsidi yang akan dibayarkan selama 25-30 tahun, dengan total sekitar US$6-7 miliar untuk menghasilkan 15 GW listrik bertenaga batubara itu, lebih mahal dibanding energi terbarukan lainnya. Sebagai contoh, di India biaya produksi listrik telah turun menjadi US$6,5 sen/kWh (atau Rp830/kWh). Nilai tersebut kurang dari 60% dari biaya listrik bertenaga batubara saat ini di Indonesia.
Karena itu, Greenpeace menilai dana yang digunakan untuk menyubsidi perusahaan-perusahaan batubara itu lebih baik diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan. "yang pada jangka panjang akan memberikan energi yang bersih dan lebih murah untuk rakyat Indonesia," ujar Arif.
