Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Short Sea Shipping: Kadin Dorong Pemerintah Fokus Garap SSS

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bidang logistik dan pengelolaan rantai pasokan menyarankan agar pemerintah mengoperasikan short sea shipping dengan maksimal guna menurunkan biaya logistik.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bidang logistik dan pengelolaan rantai pasokan menyarankan agar pemerintah mengoperasikan short sea shipping dengan maksimal guna menurunkan biaya logistik.

Ketua Komite Tetap Jasa Layanan Logistik dan Supply Chain SDM Kamar KADIN Nofrisel mengatakan pengoperasian short sea shipping berpotensi mengefisiensikan konektivitas antarbarang.

"SSS ini harus dibangun agar ikut membangun industri di daerah. Kalau industri tidak dikembangkan juga, SSS itu sia-sia, menguras biaya," kata Nofrisel di Graha Irama, Kuningan, Senin (29/2/2016).

Salah seorang anggota KADIN, M. Iskandar juga menyatakan hal yang senada. Menurut dia, ide tol laut yang digelontorkan pemerintah harus memiliki rancangan yang jelas.

Dia pun mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana tol laut.

"Akan lebih baik jika short sea shipping saja yang difokuskan dulu, ide proyek itu juga sudah ada sejak 2012," tutur Iskandar.

Sebelumnya, Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi bukan hanya tol laut tetapi juga implementasi short sea shipping (SSS).

"Sebagai penunjang tol laut, kami juga mengevaluasi short sea shipping sebagai pelayaran lintas pulau dalam jarak dekat," ungkapnya, Jumat (26/2/2016).

Bambang mengatakan, sejumlah agenda evaluasi SSS antara lain terkait sumber daya manusia dan subsidi untuk operasionalnya.

Pengkajian SSS ini juga difokuskan pada pulau-pulau di luar Jawa, misalnya Sumatra, Kalimantan, NTT, dan Sulawesi.

"Khususnya Indonesia tengah dan timur kami menggodok bagaimana mengintegrasikan pelabuhannya," tutur Bambang.

Bambang pun mengakui Bappenas akan mengevaluasi tarif pelabuhan untuk angkutan SSS.

Menurutnya tarif tersebut akan diupayakan semurah mungkin untuk mendorong lancarnya arus barang.

"Tarif SSS akan dievaluasi dan kami akan mencoba mengembangkannya, evaluasi tarif masuk dalam agenda kami," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi menyatakan prinsip dari kegiatan laut adalah ship follow the trade, maka negara bertugas mengembangkan daerah luar Jawa agar berkembang sehingga kegiatan pelayaran beralih ke sana.

"Selama ini dominasi ekonomi masih di Jawa, Sumatra, dan Bali. Daerah lain belum terlalu berkembang," tutur Yukki.

Yukki pun membenarkan tingginya tarif pelayaran domestik yang membebani pelaku usaha logistik dan pelayaran.

Meskipun demikian, jika pemerintah mencoba menurunkan tarif melalui subsidi perlu ada kajian mendalam yang tidak mengorbankan pihak manapun.

"Masalah subsidi pun masih ada protes dari perusahaan pelayaran nasional, mereka juga ingin diikutsertakan dalam angkutan kapal yang disubsidi," jelas Yukki.

Yukki menganjurkan perlu ada stimulus untuk membangkitkan gairah pelaku usaha terlibat dalam SSS.

Pasalnya, perusahaan peminat SSS masih sangat jarang. Tak heran jika peluang bisnis ini malah merugi

"Masih banyak perusahaan logistik dan truck yang tidak mengetahui dan faktor volume juga menentukan, termasuk pelabuhan untuk menyediakan fasilitas di pelabuhan dengan biaya yang juga tidak mahal," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper