Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Minta Kementerian ESDM Realisasikan Anggaran di Atas 90%

Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat merealisasikan proyek pembangunan pada 2016 di atas 90%.
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan kontrak APBN pengadaan barang dan jasa di lingkungan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 tahap ketiga di Jakarta, Senin (29/2). Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani Kontrak APBN pengadaan barang dan jasa di lingkungan ESDM tahun 2016 tahap ketiga dengan jumlah kontrak sebanyak 133 paket senilai Rp3,04 triliun. /ANTARA
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan kontrak APBN pengadaan barang dan jasa di lingkungan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 tahap ketiga di Jakarta, Senin (29/2). Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani Kontrak APBN pengadaan barang dan jasa di lingkungan ESDM tahun 2016 tahap ketiga dengan jumlah kontrak sebanyak 133 paket senilai Rp3,04 triliun. /ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat merealisasikan proyek pembangunan pada 2016 di atas 90%.

"Tahun kemarin realisasi nya baru 64%, tadi saya sudah bisikin menterinya tahun ini harus di atas 90%," kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Senin, (29/2/2016).

Dia menilai selama ini Kementerian ESDM menganggap kebanyakan proyek sudah dikerjakan oleh swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) padahal masih banyak proyek yang perlu mendapat perhatian seperti listrik perdesaan, listrik di Indonesia timur dan pipa gas rumah tangga.

"Sampai kapan pun jika tidak dikerjakan dan ditumpukkan pada swasta maka tidak akan selesai, cepat dikerjakan, diselesaikan," tegas Joko Widodo.

Joko Widodo meminta dalam pembangunan proyek di Kementerian ESDM dapat ditekankan pada tiga hal, yakni penyerapan tenaga kerja semaksimal mungkin, kemudian libatkan kontraktor lokal daerah setempat serta mengutamakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Libatkan kontraktor lokal sehingga uangnya bisa berputar di daerah dan membangun daerah," katanya.

Pemerintah telah menegaskan bahwa 2016 sebagai tahun percepatan kerja dengan mendorong seluruh kementerian mempercepat penandatanganan kontrak pembangunan.

"Tidak usah seperti dulu-dulu, kalau tanda tangan pasti Juli, September, Agustus. Nanti kejar-kejarannya baru pada November atau Desember, tetapi tetap harus mengutamakan kualitas hasil proyek" pungkas dia. ()


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper