Bisnis.com, JAKARTA—Pembebasan lahan di jalan tol Trans Sumatera yang menjadi program prioritas pemerintah, masih terkendala anggaran lahan yang hingga saat ini belum terbayarkan.
Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Marzuki mengungkapkan saat ini pembebasan lahan pada ruas Palembang—Simpang Indralaya telah mencapai 71%. Namun begitu saat ini terkendala pembayaran pembebasan lahan yang hingga saat ini tak kunjung terbayarkan.
Herry menyebutkan, saat ini yang telah terbayarkan baru 213 bidang. Adapun 347 bidang lainnya mengajukan konsinyasi dalam 49 permohonan yang belum ada keputusan hingga saat ini.
“Tinggal titipkan uang habis itu. Kalau ada anggarannya selesai itu semua,” ungkap Herry saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (18/2).
Adapun ruas lainnya Medan—Binjai pembebasan lahan telah mencapai 77,92%, Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi lahan sudah terbebaskan 86%, Bakauheni—Terbangi Besar progress tanah telah terbebas 18,02%. Sedangkan pada ruas Pekanbaru—Kandis—Dumai baru terbebas sepanjang 27,52 km.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Sigit Rusanto mengatakan pengerjaan fisik jalan tol Trans Sumatera yang menjadi program prioritas pemerintah hingga 2019 ini masih belum banyak yang dapat dilakukan, terkait lahan di beberapa ruas yang masih belum terbebas sepenuhnya.
“Kita masih berproses di tiga ruas yaitu ruas Medan—Binjai, Palembang—Indralaya, Bakauheni—Terbangi Besar,” kata Sigit kepada Bisnis melalui sambungan telepon.
Sebelumnya Direktur Operasional Bambang Pramusinto, menargetkan pada ruas Medan—Binjai ketiga sesi dapat diselesaikan pada 2017. Sehingga pada pada kwartal II 2017 sudah dapat beroperasi.
Menurut Bambang, progress konstruksi sangat tergantung dengan kecepatan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun begitu, proses pembebasan lahan yang saat ini sudah terbilang cepat tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang harus dibayarkan untuk pembebasan lahan masyarakat.
