Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menginginkan agar ada perubahan anggaran yang terpusat di menteri sehingga bisa fokus dalam pelaksanaan program prioritas.
Dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna, Joko Widodo mengatakan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, pihaknya menginginkan adanya perubahan di mana para menteri harus mengendalikan anggaran dan tidak diberikan ke bawahan, baik itu direktur jenderal atau direktur.
"Jangan semua seksi harus ada anggaran dan kegiatan. Ini maksa sekali. Padahal kita punya fokus dan prioritas," ujarnya di Istana Negara, Rabu (10/2/2016).
Menurutnya, pola pemberian anggaran ke level bawah hingga seksi-seksi di direktorat itu menyebabkan anggaran tidak berbekas.
Dengan demikian, dia mengharapkan tidak ada lagi anggaran yang menyesuaikan fungsi di masing-masing direktorat (money follow function), tetapi anggaran harus menyesuaikan program (money follow programme). "Ini yang betul. Semua fokusnya ke situ."
Jokowi menambahkan dengan money follow programme maka penggunaan anggaran akan kelihatan, bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.
Dia mencontohkan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, tidak ada lagi istilah pemberdayaan, peningkatan, penguatan, pengembangan dan pembangunan. "Itu harus dilupakan, langsung ke inti saja misal beli jaring, beli benih dan beli kapal," katanya.
Dengan begitu, lanjutnya, kementerian akan lebih mudah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
