Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memutuskan pembangunan kilang gas Blok Masela di daratan (Onshore LNG) bukan di lautan.
Hal itu disebabkan jika dibangun di daratan, akan sangat banyak manfaat, baik bagi masyarakat Maluku maupun masyarakat di perbatasan yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Timor Leste. Sebaliknya, jika kilang gas dibangun di lautan lepas, maka dampak ekonomi bagi masyarakat tidak ada.
Selain itu, Presiden Jokowi juga didesak untuk melibatkan masyarakat adat/asli dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) karena banyak SDA terletak di tanah adat.
Dengan demikian, pelibatan masyarakat adat ini akan ikut mengubah nasib masyarakat asli, dan menguatkan nilai tawar Kepala Negara dalam menghadapi korporasi asing.
Desakan tersebut dikemukakan Enggelina Pattiasina yang didapuk sebagai Koordinator Solidaritas Persaudaraan Melanesia Indonesia, Selasa (29/12/2015) petang.
Desakan kepada presiden tersebut merupakan hasil pertemuan dengan 20 tokoh masyarakat Indonesia Timur lintas profesi yang mewakili Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT, seperti Boetje Baltazar, Prof Nus Saptenno, Dr Alfond Leomau, Dr Ignas Iriantom Roy Simbiak, SH, Amir Hamzah, Dr.Sujud Sirajudin, dan Servas Pandur.
Enggelina yang juga pendiri Archipelago Solidarity Foundation ini menyatakan kesimpulan dari pertemuan para tokoh ini akan disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mengingatkan janji-janji kampanye dahulu bahwa dirinya akan membangun Poros Maritim Dunia.
Adapun bagian dari poros itu adalah wilayah timur yang selama puluhan tahun tertinggal karena kemiskinan, meskipun SDA sangat berlimpah.
Para tokoh seperti Ignas Irianto, Prof Nus Saptenno, Dr Sujud Sirajudin, dan Amir Hamzah menekankan pelibatan masyarakat asli atau masyarakat adat sangatlah penting dan saat ini masyarakat adat mendapat perlindungan hukum yang sangat kuat di PBB.
“Kalau Presiden Jokowi mau komitmen dengan tujuan Nawacita, ya libatkan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA, seperti migas,” ujar Amir Hamzah.
Hal penting yang dikemukakan para tokoh yang tergabung dalam Solidaritas Persaudaraan Melanesia Indonesia itu adalah pentingnya dialog untuk menuntaskan masalah kemiskinan di kawasan Timur.
“Jangan sampai Jakarta hanya melihat kawasan timur dari SDA saja, sedangkan masyarakatnya dibiarkan miskin. Jadi inilah pentingnya dialog,” tegasnya.
Menurut Enggelina dan juga sejumlah tokoh, kehadiran langsung Jokowi di kawasan timur, meskipun berkali-kali, tidak akan berdampak langsung bagi masyarakat, apabila kebijakan presiden tidak berbasis pada kesejahteraan masyarakat kawasan tersebut.
“Berkali-kali presiden ke kawasan timur, jika tak ada komitmen mengentaskan kemiskinan dan memajukan kawasan, tak ada gunanya,” tambah Sujud Sirajudin.
Sementara itu, Prof Nus Saptenno mengatakan kawasan Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT merupakan simpul strategis SDA kawasan timur seluas 68% negara RI yang kaya dengan cadangan sumber daya.
Menjawab pertanyaan, bagaimana jika semua masukan dan desakan dari Solidaritas Persaudaraan Melanesia Indonesia ini ditolak, hampir semua tokoh menyatakan kecewa.
“Buat apa kami bergabung dengan NKRI jika hak-hak kami untuk maju dan sejahtera terus diabaikan. Sudah 70 tahun merdeka, kawasan timur yang kaya dibiarkan miskin,” ujar Alexis Adu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
