Bisnis.com, JAKARTA -- Masyarakat Maluku masih menunggu keputusan pemerintah mengenai pengoperasian dan pengelolaan Blok Masela atau ladang gas abadi yang terletak di daerah itu.
Menurut pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (3/12/2015), pengelolaan blok migas ini dibahas dalam seminar regional yang berlangsung di Aula Kampus Universitas Darusalam (Unidar) Ambon.
Seminar menghadirkan narasumber Direktur Archipelago Solidarity Foundation (Arso) Dipl-Oek Engelina Pattiasina, Ketua Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FKPM) Amir Hamzah, Pembantu Rektor II Universitas Pattimura Ambon Prof Dr MJ Sapteno dan Anggota DPR RI Dharma Oratmangun.
Kegiatan ini juga dihadiri Rektor Unidar Ibrahim Ohorela, Gubernur Maluku yang diwakili Staf Ahli bidang SDM Bram Tomasoa, jajaran Pemkot Ambon dan Polda Maluku serta ratusan mahasiswa.
Dalam seminar itu belum diketahui apakah akan dibangun kilang terapung di laut atau di darat. Namun masyarakat Maluku menginginkan agar pengelolaan blok Masela ini dapat menyejahterakan daerah penghasil yang saat ini berada di peringkat empat termiskin di Indonesia.
Deklarasi yang disampaikan Ibrahim Ohorella, di antaranya mendorong seluruh komponen masyarakat Maluku bersatu melawan intervensi asing dalam bentuk apapun yang berusaha mengabaikan hak-hak masyarakat Maluku atas sumber daya alam, khususnya migas.
Selain itu, mendorong seluruh komponen masyarakat adat di Maluku bersatu untuk mempertahankan eksistensi adat istiadat dan hukum adat melalui lembaga adat. Selanjutnya, pemerintah daerah, DPRD, DPD dan DPR-RI, lembaga adat, organisasi politik dan tokoh nasional serta masyarakat Maluku untuk bersatu mengawal proses pengelolaan sumber migas di Maluku.
Bila dikelola secara baik, maka Masela akan seperti Bontang di Kalimantan Timur. Bagi banyak tokoh dan ahli kelahiran Maluku, hal itu merupakan kabar sangat baik, namun juga memunculkan kekhawatiran masyarakat setempat tidak banyak memperoleh dan menikmatinya.
Blok Masela adalah salah satu blok yang memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia. Cadangannya mencapai 10,73 "Trillion Cubic Feet" (TCF).
Begitu besarnya jumlah cadangan tersebut, hingga Blok Masela juga biasa disebut "Lapangan Abadi". Saat ini proyek pengolahan gas Blok Masela di bawah kendali Inpex Masela Ltd (65 persen) dan Shell Upstream Overseas Services Ltd (35 persen). Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Masela ditandatangani pada 16 November 1998 dan direncanakan berakhir pada tahun 2028. Kontrak ini mencantumkan persetujuan "Plan of Development" (POD) I pada Desember 2010.
Pengelolaan Blok Masela 10 tahun pertama adalah masa eksplorasi. Sedangkan 20 tahun sisanya adalah masa produksi. Pada kontrak tersebut disebutkan 15 persen hasil gross penjualan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.
Terkait Blok "Lapangan Abadi" Masela, pemerintah disodorkan dua pilihan. Pertama, membangun kilang terapung gas alam cair (Floating LNG Plant). Kedua, membangun kilang gas alam cair di darat (On shore LNG Plant) dan mengalirkannya dengan menggunakan pipa sepanjang 600 kilometer ke Pulau Aru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
