Bisnis.com, AMBON - Masyarakat Maluku saat ini masih menunggu keputusan mengenai pengoperasian dan pengelolaan Blok Masela atau ladang gas abadi yang terletak di daerah tersebut.
Belum diketahui, apakah akan dibangun kilang terapung di laut ataukah di darat. Masyarakat Maluku menginginkan agar pengelolaan Blok Masela ini bisa menyejahterakan daerah penghasil, yang saat ini berada di peringkat empat termiskin di Indonesia.
Pengelolaan Blok Migas ini dibahas dalam seminar regional yang berlangsung di Aula Kampus Universitas Darusalam (Unidar) Ambon, Rabu (2/12/2015), yang menghadirkan narasumber Direktur Archipelago Solidarity Foundation (Arso) Engelina Pattiasina, Ketua Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FKPM) Amir Hamzah, Pembantu Rektor II Universitas Pattimura Ambon Prof.Dr.M.J Sapteno, dan anggota DPR-RI Dharma Oratmangun.
Kegiatan ini juga dihadiri Rektor Unidar Ibrahim Ohorela, Gubernur Maluku yang diwakili Staf Ahli bidang SDM Bram Tomasoa, Pemkot Ambon, pihak Polda Maluku, serta ratusan mahasiswa.
Deklarasi yang disampaikan Rektor Unidar Ibrahim Ohorella, di antaranya mendorong seluruh komponen masyarakat Maluku bersatu melawan intervensi asing dalam bentuk apapun yang berusaha untuk mengabaikan hak-hak masyarakat Maluku atas sumber daya alam SDA, khususnya migas.
Selain itu, dia juga mendorong seluruh komponen masyarakat adat di Maluku untuk bersatu mempertahankan eksistensi adat istiadat dan hukum adat melalui lembaga adat.
Selain itu, pemerintah daerah, DPRD, DPD dan DPR-RI, lembaga adat, organisasi politik dan tokoh nasional, serta masyarakat Maluku untuk bersatu mengawal proses pengelolaan sumber migas di Maluku.
Sementara itu, Engelina Pattiasina menegaskan Pasal 33 ayat 3 UUD 45 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, negara wajib menaati konstitusi dan harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan dari Blok Masela secara berkeadilan, khususnya masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya alam.
Dia mengingatkan rencana pembangunan kilang terapung untuk gas Masela hanya menguntungkan investor semata, tetapi tidak memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat Maluku.
Jika pabrik pengolahan gas berada di darat, Indonesia bisa membangun kota yang lebih besar dari Balikpapan. Pasalnya, di area tersebut dapat didirikan pabrik pupuk dan sebagainya sehingga perekonomian di wilayah Maluku dan Indonesia Timur kembali bergeliat.
Perjuangkan Bersama
Sementara itu, anggota DPRD Dharma Oratmangun meminta Maluku tidak cengeng terhadap pemerintah pusat, karena memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Menurutnya, Maluku harus memperjuangkan hak pengelolaan Blok Migas dan bagi hasil yang adil.
Untuk itu, katanya, perjuangan harus dilakukan bersama-sama. Dengan melimpahnya sumber migas di Maluku, perlu diantisipasi proxy war, dalam memperebutkan energi. Hal itu mulai terlihat pada pengelolaan blok Masela.
Usai mengikuti seminar, Direktur Arso Engelina Pattiasina dan Ketua FKMP Amir Hamzah Kamis (3/12/2015) sekitar pukul 16.00 WIT melanjutkan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan mahasiswa Kabupaten MBD dan Maluku Tenggara Barat (MBD).
Sebagai daerah yang memiliki Blok Masela, masyarakat akan bersatu dan bergerak memperjuangkan hak-haknya. Apabila tidak dilakukan, maka hasil dari pengelolaan Blok Masela tidak akan dirasakan oleh masyarakat setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
