Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral diminta merealisasikan skema pengembangan fasilitas gas alam cair di Blok Masela, Maluku, berdasarkan opsi yang paling cepat dan efisien.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pengembangan liquefied natural gas (LNG) Blok Masela dilakukan berdasarkan skema bagi hasil. Jadi, kecepatan dan efisiensi pengelolaan menjadi hal penting yang mempengaruhi pendapatan negara.
"Jangan lupa itu bagi hasil, berarti kalau ongkosnya mahal maka yang diterima negara juga kecil. Jadi haruslah cari yang paling cepat dan efisien,"katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (16/11/2015).
Sebelumnya, SKK Migas merekomendasikan skema pengembangan gas di Blok Masela dilakukan secara terapung menggunakan kapal FLNG (Floating Liquid Natural Gas). Sementara itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman berargumen bahwa skema pengembangan di darat lebih baik dan berpotensi mengembangkan industri di Provinsi Maluku.
Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, Kalla menyerahkan penentuan skema pengembangan LNG Blok Masela tersebut kepada para ahli yang mampu mengkaji dan menentukan skema pengembangan paling efisien.
Dia juga membantah penundaan keputusan skema pengembangan yang seharusnya dilakukan pada 10 Oktober 2015 tidak menghambat produktifitas hasil Migas.
"Walaupun hari ini kita mulai [pengembangan Blok Masela], butuh lima sampai enam tahun lagi baru bisa selesai,"katanya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah memilih konsultan energi dan transportasi independen asal Amerika Serikat Poten and Partners untuk mengkaji ulang skema pengembangan fasilitas LNG Blok Masela.
Keputusan ditentukan 45 hari atau berlangsung pada akhir Desember 2015.
