Bisnis.com, JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai belum berorientasi pada peningkatan investasi sektor pertanian. Padahal, sektor ini berkontribusi sekitar 13,8% pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan paket kebijakan ekonomi pemerintah yang belum lama ini diumumkan hanya berorientasi pada pengembangan industri seperti tekstil atau garmen.
“Untuk dapat mengajukan fasilitas perpajakan itu minimal investasinya Rp100 miliar dan mempekerjakan 1000 orang. Di sektor ini [sektor pertanian] mana ada yang seperti itu,” jelas MP Tumanggor belum lama ini.
Dia menjelaskan untuk sektor yang berbasis pertanian (agriculte based), sulit untuk membangun industri yang merekrut tenaga kerja sebesar itu. Apalagi, sekarang pabrik-pabrik pengolahan komoditas tengah bergerak ke arah mekanisasi.
Tumanggor mencontohkan beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit yang dimiliki Wilmar, rata-rata nilai investasinya tidak lebih dari Rp80 miliar dan ratarata tenaga kerja yang direkrut hanya sekitar 30-40 orang.
Pemerintah pada 29 September lalu mengumumkan Pekt Kebijakan Ekonomi Jilid II yang secara umum bertujuan untuk mengakselerasi aksi penanaman modal di Tanah Air mellaui pemberian fasilitas perpajakan dan kemudahan dalam mengajukan izin usaha.
Untuk dapat mengajukan fasilitas perpajakan, perusahaan pun harus memenuhi sejumlah persyaratan misalnya investor wajib memiliki rencana investasi minimal Rp100 miliar atau rencana penyerapan tenaga kerja domestik di atas 1000 orang.
Menurut Tumanggor, untuk sektor pertanian sendiri nilai dan ketentuan ini cukup besar. Apalagi, ada persyaratan untuk membangun kegiatan investasi di Kawasan Industri.
“Intinya tidak gampang untuk satu industri ini merekrut sebanyak itu. Harusnya pemerintah membedakan instif setiap sektor sehingga seluruh industri bisa bergerak maju karena menapat fasilitas perpajakan,” kata Tumanggor.
Sementara itu, Komisaris PT Gula Inti Nusantara Achmad Widjaja mengatakan kebijakan investasi pemerintah memang tidak berorientasi pada industri hulu hingga hilir yang pada umumnya diadopsi oleh industri agricultural based.
