Bisnis.com, PADANG - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman mengatakan, Toko Tani Indonesia (TTI) yang akan didirikan pemerintah, tidak akan terkendala aturan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) seperti dialami Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam pemenuhan stok beras miskin (Raskin).
"Tidak ada itu. Intinya, aturan yang berpotensi menghalangi percepatan pembangunan, termasuk di bidang pertanian harus dideregulasi," katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Upaya Khusus(Upsus) swasembada beras di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (15/9/2015).
Apalagi, menurutnya, TTI tersebut berfungsi untuk menstabilkan harga pangan, bukan bertujuan untuk memenuhi stok raskin, karena itu harga pembelian kepada masyarakat bisa sesuai dengan harga pasar, bukan HPP.
"Sebenarnya, sekarang Bulog sudah punya mekanisme komersil yang dipisahkan dari tugasnya untuk menjaga stok raskin. Melalui mekanisme komersil ini, Bulog diperbolehkan untuk membeli beras dengan harga pasar untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Pola ini yang dipakai dalam TTI," katanya.
Dia mengatakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan akan mendirikan 1.000 unit di seluruh daerah dindonesia mulai 2016. "Sebenarnya rencana dan desainnya sudah dimulai sekarang, hanya saja difungsikan pada tahun depan," katanya.
Ia menjelaskan konsep TTI ialah menstabilkan harga pangan dengan palaksana Bulog, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan.
"Polanya, TTI membeli pangan di tingkat petani dengan harga pasar, kemudian dijual kembali pada konsumen dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Ini akan mendorong kestabilan harga dan kesejahteraan petani juga bisa meningkat," katanya.
Menurutnya, untuk melaksanakan rencana TTI tersebut Kementerian Pertanian telah menganggarkan dalam APBN sebesar Rp 200 miliar.
Kepala Bulog Divre Sumbar, Arjun Ansol Siregar membenarkan saat ini pihaknya dapat membeli beras masyarakat dengan harga pasar untuk kebutuhan komersil. "Beras itu akan dijual kembali pada masyarakat bukan sebagai stok raskin," katanya.
Khusus penyerapan beras untuk stok raskin menurutnya, memang berlaku Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog.
