Bisnis.com, JAKARTA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai Paket Kebiajakan Ekonomi jilid I yang diumumkan Presiden Joko Widodo pekan lalu berpeluang mendorong perekonomian nelayan.
Kendati demikian, Ketua Umum KNTI Riza Damanik menyampaikan pemerintah harus lebih memberikan deskripsi konkret atas pelaksanaan paket kebijakan ekonomi tersebut.
“Ada 5 instrumen dari Paket Ekonomi yang berpeluang mendongkrak data beli nelayan yaitu pengendalian harga BBM dan pangan, percepatan realisasi anggaran APBN, penyaluran KUR dengan bunga rendah 12%, percepatan dan penyederhanaan pencairan dana desa, dan program konversi BBM ke gas,” kata Riza melalui keterangan pers yang dipublikasikan Jumat (11/9/2015).
Riza menilai Presiden Jokowi tidak menjelaskan secara utuh mengenai operasi kebijakan ekonomi tersebut. Beberapa hal yang menjadi perhatiannya terkait perekonomian nelayan misalnya soal akurasi data dan pendampingan/sosialisasi.
Soal akurasi data misalnya, dia mencontohkan Kementerian ESDM yang menyebut akan menuntaskan konversi solar ke ga suntuk nelayan sebanyak 600 ribu kapal hingga 2019 mendatang.
“Padahal, total kapal ikan bermotor Indonesia, baik besar maupun kecil, jumlahnya hanya sekitar 230 ribu armada saja. Jumlahnya akan jauh selebih sedikit jika program ini ditujukan untuk nelayan kecil (berukuran di bawah 5GT) yang jumlahnya hanya 154 ribu kapal saja,” kata dia.
Selain itu, Riza mengatakan keputusan pemerintah dalam memendekkan skema perizinan yang memungkinkan impor garam hanya lewat Kemendag tanpa melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru mengabaikan peran KKP dan berpeluang memperparah kesenjangan data produksi dan konsumsi.
“Paket ini juga belum memberikan intervensi berarti untuk kegiatan perikanan budidaya rakyat, seperti pakan murah, benur sehat, maupun harga penjualan yang menguntungkan. Padahal, secara proporsional, kegiatan perikanan budidaya lebih besar dari volume produksi perikanan tangkap,” jelas Riza.
