Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri alat berat menilai satu-satunya cara untuk memperbaiki kinerja tahun ini ialah jika proyek infrastruktur pemerintah berjalan dengan baik.
Ketua Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) Jamaludin mengatakan bahwa jika percepatan proyek pemerintah tersebut berjalan lancar pada tahun ini, kinerja industri bisa terdongkrak hingga 10%. Hal ini berarti bisa menutup penurunan yang dialami selama semester pertama tahun ini yang berkisar 5%-10%.
“Kami mengukurnya jangan sampai lebih rendah dari tahun lalu yang sekitar 5.000-an unit,” ujarnya, Rabu (9/9/2015).
Dia menjelaskan dari total kapasitas produksi alat berat sebanyak 10.000 unit per tahun, kapasitas terpakai hanya berkisar 6.000 unit. Penurunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pasar yang kian surut.
Adapun untuk kuartal III/2015 masih belum menunjukkan perbaikan dari dua kuartal sebelumnya yang hanya mencatatkan penjualan sebesar 2.256 unit. Penurunan tersebut terutama terasa di sektor pertambangan yang harga komoditasnya kian terpuruk. Selain itu, proyek infrastruktur juga belum terasa hingga kuartal ketiga ini.
Mengenai tingginya konsumsi atas produk bekas, Jamaludin mengeluhkan bahwa konsumen saat ini masih lebih condong ke produk yang lebih murah. Pertimbangan lain seperti teknologi dan keselamatan belum bisa membuat tren tersebut bergeser.
“Sekarang ini, yang penting murah. Karena mau investasi juga sulit. Yang ada malah penurunan pembelian, bukan perallihan [dari bekas ke baru],” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa peredaran produk bekas kian menekan industri. Selain itu, depresiasi rupiah terhadap dolar serta kewajiban transaksi dalam rupiah juga memberi beban tambahan.
Adrianus Hadiwinata, Presiden Direktur PT Multicrane Perkasa, mengatakan bahwa pihaknya menyadari manfaat jangka panjang dari adanya kebijakan tersebut. Hanya saja, pihaknya mengharapkan pemerintah sedikit terbuka dan mempertimbangkan kondisi pelaku industri.
“Regulasinya baik, tapi implementasinya di waktu yang kurang tepat karena rupiah sudah tertekan. Tidak mudah mengikuti kebijakan tersebut, terutama untuk perusahaan start-up seperti kami,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah mesti melihat rekam jejak dari pelaku usaha untuk kemudian menyesuaikan implementasi kebijakan tersebut agar tidak ada industri yang kolaps.
Lebih lanjut Jamaludin mengatakan bahwa akan ada peralihan pangsa pasar dari sektor pertambangan ke sektor konstruksi dan kehutanan, mengingat kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pekan ini, beberapa agen distributor dan produsen traktor meluncurkan beberapa produk baru untuk mendukung kebutuhan tersebut.
“[Peluncuran] Ini karena kami ingin memenuhi kebutuhan konsumen juga, menjawab tantangan, khususnya di bidang konstruksi dan forestry,” ujarnya.
Perusahaan tersebut antara lain ialah PT Sumitomo Construction Machinery Indonesia, PT Gaya Makmur (GM) Tractors, PT Multicrane Perkasa dan PT Trakindo Utama.
