Bisnis.com, BANDUNG—Sertifikasi perkebunan kakao rakyat di Jawa Barat perlu digenjot guna menghadapi persaingan global khususnya menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Koordinator National Reference Group (NRG) on Kakao Jabar, Iyus Supriyatna mengatakan saat ini perkebunan kakao rakyat di Jabar yang mencapai 7.000 hektare (ha) belum ada satupun yang tersertifikasi.
Padahal, sertifikasi perkebunan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar produk bisa dipercaya di pasar global.
Menurutnya, petani belum melakukan sertifikasi pada perkebunan mereka akibat tidak memiliki modal. Untuk sertifikasi 1 ha lahan diperlukan dana sekitar Rp4 juta.
"Baru satu perusahaan swasta di Cianjur seluas 500 ha yang sudah melakukan sertifikasi," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (27/8).
Dia mengemukakan saat ini sertifikasi tersebut memang belum berlaku wajib. Namun tidak mustahil, suatu saat pelaku pasar domestik maupun global menuntut pasokan kakao harus dari perkebunan yang sudah tersertifikasi.
Perkebunan yang sudah tersertifikasi secara otomatis akan menghasilkan produk unggulan dan dipercaya pasar.
"Pemerintah maupun swasta perlu memberikan modal terhadap petani agar lahan perkebunan mereka secepatnya disertifikasi.Jika pemerintah tidak bisa menganggarkan di APBN maupun APBD, sebaiknya menggandeng swasta," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
