Bisnis.com, BANDUNG—National Reference Group (NRG) on Kakao Jawa Barat meminta pemerintah segera menerapkan tarif bea keluar biji kakao dipatok sebesar 15%, guna menekan ekspor bahan baku mentah.
Koordinator NRG on Kakao Jabar Iyus Supriyatna mengatakan selama ini tarif bea keluar yang diterapkan di kisaran 0-15% dinilai masih kecil untuk menekan ekspor kakao mentah.
Hal tersebut menyebabkan pasokan kakao mentah bagi industri dalam negeri semakin berkurang.
“Seharusnya pemerintah menerapkan tarif bea keluar dipatok 15%, sehingga industri kakao dalam negeri tidak kekurangan pasokan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (31/7/2015).
Berdasarkan catatan Asosiasi Industri Kakao Indonesia, angka impor kakao pada tahun lalu sekitar 110.000 ton dengan tingkat kebutuhan mencapai 400.000 ton.
Adapun, produksi kakao pada tahun lalu mencapai 400.000 ton dan ekspor sekitar 63.000 ton.
Pada tahun ini, diperkirakan angka kebutuhan kakao mengalami kenaikan mencapai 450.000 ton mengingat permintaan industri terus meningkat.
“Hal ini yang perlu diantisipasi pemerintah, jadi kami harap dengan kenaikan tarif bea keluar para petani bisa memasoknya ke industri dalam negeri,” katanya.
Kendati demikian, lanjutnya, industri dalam negeri harus mematok harga yang lebih wajar ketika para petani memasok kakao mentah kepada mereka.
Pasalnya, selama ini ekspor dianggap masih menguntungkan bagi petani.
“Industri pun harus mematok harga yang wajar jika ingin menyerap kakao dari petani,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pemerintah juga perlu memperbanyak industri pengolahan berskala kecil dan menengah jika bea keluar jadi dinaikkan menjadi 15%.
Dia menjelaskan untuk satu industri pengolahan kakao berskala kecil menengah hanya dibutuhkan biaya Rp100 juta-200 juta.
Menurutnya, industri pengolahan kakao tersebut nantinya dikelola oleh kelompok tani atau koperasi sehingga keuntungan yang didapatkan petani benar-benar terdongkrak.
