Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk konsisten melibatkan kalangan pelaku usaha dalam menetapkan kuota impor sapi. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak transparan dalam menentukan jumlah sapi bakalan impor yang ditetapkan untuk kuartal III tahun ini.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano menyampaikan pemerintah hendaknya melibatkan pelaku usaha terutama dalam penghitungan jumlah permintaan dan pasokan (supply and demand) sapi di dalam negeri.
“Pemerintah sampaikan ketersediaan sapi lokal banyak, tapi harga melambung, ini kan berlaku hukum supply and demand. Pemerintah harus perhitungkan kembali, mari kita evaluasi sehingga ditemukan berapa kebutuhan importasi dan jumlah sapi lokal yang ada,” terang Joni saat dihubungi Bisnis, Rabu (22/7/2015).
Pernyataan Joni tersebut merespons kebijakan pemerintah yang dua pekan lalu ditetapkan yaitu kuota impor sapi bakalan sebesar 50.000 untuk kuartal III/2015, jauh dari permintaan feedloter dan kuota kuartal II lalu yaitu 250.000 ekor.
Salah satu yang menjadi alasan pemerintah membatasi impor sapi yaitu stok sapi lokal yang diklaim dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga akhir tahun sehingga sapi impor hanya digunakan untuk berjaga-jaga.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan hingga 19 Juni 2015, stok sapi bakalan yang masih berada di kandang dan belum dipotong mencapai 227.814 ekor. Dengan kebutuhan rata-rata sapi impor versi pemerintah sebesar 45.000 ekor perbulan, stok sapi yang ada diklaim bertahan selama 5 bulan.
Joni menilai pembatasan kuota impor yang terlampu drastis tak hanya berakibat langsung pada lambungan harga daging di pasar. Menurutnya, jika tidak dikoordinasikan dengan benar, pengurangan impor juga dapat menyebabkan pengurasan pemotongan sapi lokal.
“Dengan pasokan rata-rata sebanyak 60.000 ekor per bulan, saya perkirakan kandang feedloter akan kosong karena stok habis pada Oktober,” kata Joni.
