Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menginstruksikan penambahan 30 negara bebas visa kunjungan pada 2016 guna menggenjot kunjungan wisatawan ke Indonesia yang ditargetkan mencapai 20 juta pada 2019.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pada awal Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden yang mengakomodir pembebasan visa kunjungan wisata bagi 30 negara. Dengan demikian, ada 45 negara bebas visa kunjungan (BKV) yang diberlakukan Indonesia.
"Presiden instruksikan dan meminta masukan stakeholder untuk menambah 30 negara baru bebas visa kunjungan. Pada 2016, 30 negara baru, saya harapkan berlaku," tuturnya di Kantor Presiden, Rabu (24/6).
Menurut Arief, Indonesia harus melihat negara lain dalam hal penerapan bebas visa wisata. Malaysia, misalnya, telah memberikan bebas visa kepada 164 negara, sedangkan Thailand telah menerapkan bebas visa wisata kepada 54 negara.
Penambahan negara bebas visa wisata, imbuhnya, diterapkan untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing Indonesia di dunia pariwisata internasional.
"Kalau harus urus visa traveling, belum apa-apa wisatawan sudah malas," tuturnya.
Dalam pembukaan rapat, Presiden Joko Widodo menuturkan pada 9 Juni 2015 telah diterbitkan Peraturan Presiden No.69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. Perpres tersebut mengatur pembebasa visa wisata bagi turis mancanegara dari 30 negara, 13 negara dan pemerintahan administrasi tertentu, serta 2 pemerintahan administratif khusus, yakni Hongkong dan Makao.
Adapun 30 negara yang dinyatakan bebas Visa kunjungan wisata, yakni RRT, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman Perancis.
Selain itu, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.
"Masih perlu terobosan-terobosan lagi yang lebih menyasar, sehingga betul-betul ada lonjakan tinggi wisatawan yang datang ke Indonesia. Paling penting bisa mendatangkan fresh money yang baik bagi negara," tegas Jokowi.
