Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia National Shipowners Association (INSA) mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan badan tunggal sea and coast guard sesuai amanat Undang-undang No. 17/2008 Tentang Pelayaran.
Ketua INSA Carmelita Hartoto mengatakan multi agency di bidang penegakan hukum di laut menjadi salah satu penyebab kegiatan pengiriman barang belum efisien.
Menurut perhitungannya, tumpang tindih kewenangan itu telah memicu biaya tambahan tidak resmi hingga mencapai lebih dari Rp5 triliun per tahun. Keseluruhan biaya tersebut menjadi beban pemilik barang.
“Kita menunggu RPP-nya (Sea and Coast Guard) untuk segera disahkan menjadi Peraturan Pemerintah karena sudah lama dibahas,” kata Carmelita pada Kamis (18/6/2015).
Dia berharap pembentukan badan tunggal sea and coast guard yang representatif sebagaimana negara lain yang sudah dahulu memiliki.Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menuturkan biaya tambahan yang dibebankan kepada pemilik barang akan mempengaruhi harga jual barang karena masuk pada biaya transportasi.
"Tentu biaya-biaya yang muncul menjadi biaya transportasi yang akan dibebankan ke harga barang," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
